Emitenhub.com - Risiko penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI) semakin menjadi perhatian investor setelah penyedia indeks global tersebut mengusulkan perubahan status dari Emerging Market menjadi Standalone Market. Meski demikian, peluang Indonesia mempertahankan status sebagai pasar berkembang masih terbuka, bergantung pada hasil reformasi dan penegakan hukum di pasar modal.
Head of Research KISI Sekuritas, Muhammad Wafi, memperkirakan probabilitas Indonesia keluar dari kelompok Emerging Market pada pertengahan 2027 mencapai 65 persen. Perhitungan tersebut mencakup peluang perubahan status menjadi Standalone Market sebesar 45 persen dan Frontier Market sebesar 20 persen.
Sementara itu, probabilitas Indonesia tetap berada dalam kategori Emerging Market diperkirakan sebesar 35 persen.
Berdasarkan analisis berbobot probabilitas, Wafi memperkirakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berada di kisaran 5.400 dengan ruang kenaikan sekitar 3 persen. Proyeksi tersebut mencerminkan terbatasnya potensi pemulihan indeks di tengah ketidakpastian keputusan MSCI.
Menurut Wafi, keberlanjutan status Indonesia tidak hanya bergantung pada reformasi yang telah diumumkan regulator. MSCI juga membutuhkan bukti bahwa perubahan kebijakan benar-benar memperbaiki praktik perdagangan dan tata kelola pasar.
MSCI telah mengakui empat langkah reformasi yang dilakukan otoritas Indonesia. Namun, lembaga tersebut masih menyoroti dugaan perdagangan terkoordinasi serta kurangnya bukti penegakan hukum yang efektif.
Wafi menilai pemberian sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan bagian dari proses perbaikan. Meski demikian, efektivitas penindakan perlu dibuktikan melalui perubahan perilaku pelaku pasar secara berkelanjutan.
Menurutnya, penerbitan regulasi dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat. Sebaliknya, pembentukan rekam jejak penegakan hukum membutuhkan waktu beberapa kuartal.
Wafi juga menyoroti karakteristik kategori Standalone Market yang dalam sejumlah kasus digunakan untuk pasar dengan hambatan terhadap arus modal atau aktivitas perdagangan.
Hambatan tersebut antara lain berupa kontrol modal dan keterbatasan valuta asing seperti yang pernah terjadi di Argentina dan Nigeria. Contoh lainnya mencakup sanksi terhadap Rusia serta penerapan batas bawah harga saham di Pakistan pada 2008.
Namun, Wafi menilai Indonesia tidak menghadapi pembatasan arus keluar modal seperti negara-negara tersebut. Kondisi ini menjadi salah satu pertimbangan dalam menilai relevansi usulan reklasifikasi MSCI.
Risiko Dana Asing Keluar hingga US$13,1 Miliar
Perubahan status pasar Indonesia dapat memicu penyesuaian portofolio investor global, terutama dana investasi yang mengikuti indeks MSCI.
KISI Sekuritas memperkirakan tekanan jual dari investor pasif mencapai US$1,5 miliar hingga US$2,5 miliar. Menurut Wafi, sebagian besar penyesuaian tersebut paling cepat terjadi pada paruh kedua 2027.
Sementara itu, Head of Research BRI Danareksa Sekuritas, Erindra Krisnawan, memperkirakan arus keluar dana pasif dalam skenario Standalone Market berada pada kisaran US$2,5 miliar hingga US$6 miliar.
Risiko tersebut muncul ketika investor asing telah mencatatkan penjualan bersih sekitar US$6 miliar sepanjang Januari hingga Oktober 2026.
Menurut Erindra, perubahan klasifikasi menjadi Standalone Market dapat mendorong tambahan penjualan dari investor aktif yang menyesuaikan eksposur terhadap saham Indonesia.
Dengan menggabungkan asumsi penjualan investor pasif dan aktif, BRI Danareksa memperkirakan total potensi arus keluar dana asing mencapai US$4,3 miliar hingga US$13,1 miliar. Estimasi dasar atau base case ditetapkan sebesar US$7,5 miliar.
Meski demikian, Erindra menilai penyesuaian portofolio tersebut kemungkinan berlangsung secara bertahap dan tidak harus terjadi dalam satu periode perdagangan.
Perubahan bobot Indonesia dalam indeks MSCI juga menjadi perhatian. Berdasarkan data BRI Danareksa, bobot Indonesia dalam MSCI Emerging Markets Index turun dari 1,16 persen pada akhir 2025 menjadi 0,43 persen pada akhir September 2026.
Jumlah saham Indonesia yang menjadi konstituen MSCI Standard Index juga berkurang dari 18 menjadi sembilan saham.
Erindra menjelaskan bahwa reklasifikasi menjadi Standalone Market dapat mengakibatkan saham Indonesia dikeluarkan dari indeks gabungan pasar berkembang global maupun regional.
Dalam skenario tersebut, saham Indonesia juga tidak otomatis masuk ke indeks Frontier Market. Kondisi ini berbeda dengan penurunan klasifikasi langsung menjadi Frontier Market, yang masih memungkinkan munculnya permintaan dari dana investasi pengikut indeks tersebut.
BRI Danareksa menilai perkembangan beberapa pekan mendatang akan menjadi periode penting untuk mengamati ketahanan pasar. Perhatian tertuju pada kemampuan valuasi saham yang telah terkoreksi dan tingkat imbal hasil dividen dalam menarik minat investor.
Penegakan Hukum Jadi Penentu Kepercayaan Investor
Selain risiko arus modal keluar, konsistensi pengawasan dan transparansi kepemilikan saham dinilai menjadi faktor penting dalam menentukan keputusan MSCI.
Erindra menilai penguatan penegakan hukum dapat membantu memperbaiki kepercayaan investor global. Langkah tersebut juga dinilai dapat membatasi tekanan jual investor asing aktif sebelum keputusan akhir reklasifikasi ditetapkan.
Salah satu perkembangan terbaru adalah pengenaan sanksi administratif senilai total Rp2,1 triliun oleh OJK kepada pihak-pihak terkait kasus perdagangan saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) serta penawaran umum perdana saham PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN).
Sanksi tersebut diumumkan setelah MSCI menyampaikan proposal perubahan klasifikasi pasar Indonesia.
Menurut Erindra, penindakan tersebut menjadi langkah penting untuk menjawab perhatian MSCI mengenai perilaku pelaku pasar dan efektivitas pengawasan. Namun, hasilnya tetap bergantung pada konsistensi tindak lanjut serta bukti perbaikan tata kelola secara lebih luas.
Pandangan serupa disampaikan Head of Research and Chief Economist Mirae Asset Sekuritas, Rully Arya Wisnubroto. Ia menilai sanksi OJK dalam kasus DSSA, BREN, dan CUAN merupakan langkah awal yang berarti dalam memperkuat integritas pasar modal.
Rully menekankan pentingnya memanfaatkan masa konsultasi MSCI hingga 30 April 2027 untuk menunjukkan hasil reformasi yang dapat diverifikasi.
Menurutnya, otoritas pasar modal perlu mengidentifikasi kesenjangan antara kebijakan yang telah diterapkan dan bukti perbaikan yang diharapkan MSCI.
Proses tersebut dapat dilakukan melalui pengumpulan masukan investor institusional global, penilaian independen terhadap indikator utama, serta penyampaian bukti implementasi reformasi sebelum batas akhir konsultasi.
Dari sisi aliran dana, Mirae Asset memperkirakan potensi penjualan investor pasif mencapai sekitar US$3 miliar, bergantung pada keputusan akhir MSCI.
Namun, investor aktif dinilai dapat mengurangi kepemilikan saham Indonesia lebih awal tanpa menunggu perubahan klasifikasi secara resmi.
Dengan mempertimbangkan risiko tersebut, Mirae Asset mempertahankan pendekatan defensif terhadap pasar saham Indonesia. Sekuritas ini juga mempertahankan posisi underweight pada saham berkapitalisasi besar dengan tingkat kepemilikan investor asing yang tinggi.
Beberapa perkembangan yang menjadi perhatian mencakup pergerakan arus dana asing, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) BEI terkait demutualisasi pada 28 Oktober 2026, serta evaluasi indeks MSCI pada November 2026.
Investor juga perlu memperhatikan laporan atau pembaruan sementara MSCI selama periode konsultasi sebelum keputusan final diumumkan.
MSCI membuka konsultasi hingga 30 April 2027 dan dijadwalkan menetapkan keputusan akhir paling lambat 30 Juni 2027. Selama periode tersebut, implementasi reformasi, transparansi kepemilikan saham, dan konsistensi penegakan hukum menjadi faktor utama dalam penilaian terhadap kelayakan pasar Indonesia mempertahankan status Emerging Market.
