Emitenhub.com - Pemerintah Singapura meminta seluruh pihak yang terikat kontrak pasokan gas untuk tetap memenuhi kewajibannya menyusul keputusan Indonesia mengurangi ekspor gas sebesar 31 billion British thermal units per day (BBtud). Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong menegaskan bahwa importir gas negaranya akan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingan berdasarkan perjanjian komersial.
Pernyataan tersebut disampaikan Wong dalam konferensi People's Action Party (PAP) pada Minggu (25/10/2026), sehari setelah Indonesia mulai memangkas pengiriman gas ke Singapura.
Menurut Wong, pasokan gas antarperusahaan telah diatur melalui kontrak komersial yang mengikat para pihak. Karena itu, Singapura mengharapkan seluruh kewajiban dalam perjanjian tetap dipenuhi.
"Pasokan gas tersebut tercakup dalam kontrak komersial. Kami mengharapkan semua pihak memenuhi komitmen mereka, dan pihak importir gas Singapura akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingannya berdasarkan kontrak-kontrak tersebut," ujar Wong.
Pernyataan tersebut muncul di tengah tingginya ketergantungan Singapura terhadap gas alam untuk pembangkit listrik. Sekitar 95 persen listrik negara tersebut dihasilkan menggunakan gas alam, dengan sebagian pasokan diimpor melalui jaringan pipa dari Indonesia.
Di sisi lain, Wong menekankan pentingnya menjaga reputasi Singapura sebagai mitra ekonomi yang dapat dipercaya dan konsisten memenuhi komitmen internasional.
Ia menyebut pemerintah Singapura terus memperkuat hubungan dengan berbagai negara melalui kunjungan diplomatik dan kerja sama ekonomi.
Dalam sepekan terakhir, Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam melakukan kunjungan kenegaraan ke Swedia, sedangkan Wong mengunjungi Qatar dan Uni Emirat Arab.
Menurut Wong, hubungan internasional yang telah dibangun selama bertahun-tahun berperan dalam mempertahankan kepercayaan investor dan menarik investasi berkualitas tinggi.
Indonesia Pangkas Ekspor Gas dari Natuna dan Sumatra
Sebelumnya, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengumumkan pengurangan ekspor gas ke Singapura mulai Sabtu (24/10/2026).
Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menjelaskan bahwa total pengurangan pasokan mencapai 31 BBtud, terdiri atas 15 BBtud dari wilayah Natuna dan 16 BBtud dari Sumatra.
Untuk wilayah Sumatra, pengurangan ekspor berasal dari Wilayah Kerja Jambi Merang. Djoko memastikan kebijakan tersebut hanya menyasar pengiriman gas ke Singapura.
Indonesia selama ini menyalurkan gas alam ke Singapura melalui jaringan pipa dari sejumlah wilayah produksi, termasuk lepas pantai Sumatra Selatan, Natuna, dan Kepulauan Riau.
Berdasarkan perhitungan SKK Migas, ekspor gas melalui pipa ke Singapura pada 2025 berada di kisaran 200 juta kaki kubik per hari atau MMscfd.
SKK Migas juga sebelumnya mengkaji kemungkinan penghentian perpanjangan ekspor gas pipa ke Singapura setelah sejumlah kontrak berakhir pada 2028.
Kebijakan pengurangan ekspor tersebut berlangsung sejalan dengan rencana pemerintah untuk mengevaluasi kontrak penjualan gas ke luar negeri.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada Kamis (22/10/2026) menyampaikan bahwa pemerintah mempertimbangkan kembali hubungan ekspor energi dengan negara mitra yang dinilai tidak menunjukkan sikap saling menghargai.
Bahlil menegaskan bahwa evaluasi kontrak ekspor dapat menjadi salah satu langkah pemerintah dalam menentukan arah kebijakan perdagangan energi.
Ia juga menyoroti pentingnya kesetaraan dalam hubungan antarnegara, termasuk ketika mitra dagang membutuhkan pasokan energi dari Indonesia.
Di tengah kebijakan tersebut, Singapura menekankan perlunya penghormatan terhadap kontrak komersial yang telah disepakati. Sementara itu, pemerintah Indonesia melanjutkan penyesuaian alokasi gas dengan mempertimbangkan kebutuhan energi dalam negeri.
