Emitenhub.com - Kebutuhan liquefied natural gas (LNG) Indonesia berpotensi melonjak saat produksi dalam negeri justru sulit bertumbuh, memperbesar risiko ketergantungan pada pasokan impor.
Pemerintah didorong untuk segera mengejar pasokan melalui percepatan Plan of Development (POD) dan eksplorasi baru, sekaligus membenahi perizinan serta kepastian kontrak yang menjadi kendala investasi hulu migas.
Terbaru, BP BUMN dan Danantara mendorong PT Pertamina (Persero) untuk terus meningkatkan produksi LNG dalam negeri sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor.
Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria menyampaikan, dalam pertemuan di Wisma Danantara pada Kamis pekan lalu, Pertamina telah memaparkan potensi peningkatan kebutuhan LNG dalam beberapa tahun ke depan.
Pertamina menyampaikan kebutuhan LNG diproyeksikan semakin dominan setelah 2025. Pada 2029, porsi LNG diperkirakan akan mencapai lebih dari 50% dari keseluruhan pasokan gas.
Dony menilai peningkatan kemampuan memasok LNG dari dalam negeri menjadi hal penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan impor.
"Yang paling penting ada progres. Artinya, kalau kebutuhan kita 50%, kita sudah bisa suplai dari dalam negeri," ujar Dony dalam keterangan resminya, dikutip Rabu (16/9/2026).
Terkait hal tersebut, Corporate Secretary Pertamina Muhammad Baron menyampaikan pihaknya akan memperkuat fleksibilitas pengelolaan LNG untuk mengantisipasi perubahan posisi Indonesia dari salah satu produsen dan eksportir LNG menjadi pasar dengan kebutuhan domestik yang terus meningkat.
Strategi tersebut ditempuh dengan mengombinasikan sumber pasokan domestik dan global serta mengintegrasikan infrastruktur LNG dan gas Pertamina Group di berbagai wilayah Indonesia.
"Bagi Pertamina, ketahanan energi bukan hanya mengenai seberapa besar pasokan yang tersedia, tetapi juga kemampuan untuk mendapatkan energi dari sumber yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan biaya yang kompetitif. Karena itu, diversifikasi sumber dan fleksibilitas portofolio LNG menjadi penting untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia," ujar Baron.
Ia menjelaskan Pertamina mengembangkan portofolio LNG dari berbagai sumber untuk meningkatkan fleksibilitas tersebut. Selain mengoptimalkan pasokan domestik, perseroan memiliki portofolio internasional yang antara lain berasal dari Australia dan Amerika Serikat (AS).
Diversifikasi sumber pasokan memberikan ruang bagi Pertamina untuk menyesuaikan sumber LNG dan pola pengiriman berdasarkan kebutuhan, kondisi pasar, serta pertimbangan keekonomian.
Fleksibilitas tersebut diperkuat dengan infrastruktur LNG dan gas Pertamina Group, antara lain Perta Arun Gas, Nusantara Regas, fasilitas penerimaan LNG Jawa-1, serta jaringan pipa gas PGN yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Integrasi sumber pasokan dengan fasilitas penerimaan dan penyimpanan, regasifikasi, jaringan pipa, hingga distribusi menjadi fondasi bagi rantai pasok LNG yang lebih adaptif. Dengan ekosistem tersebut, LNG dapat dikelola sesuai kebutuhan, mulai dari penerimaan dan penyimpanan hingga regasifikasi dan distribusi ke berbagai wilayah.
Salah satu infrastruktur yang memiliki posisi strategis adalah Perta Arun Gas di Aceh. Fasilitas tersebut berada di Selat Malaka yang menjadi salah satu jalur perdagangan energi utama dunia.
Posisi itu membuka peluang bagi Arun untuk berkembang sebagai hub LNG regional yang menghubungkan pasokan internasional dengan kebutuhan Indonesia maupun pasar di Asia Tenggara.
Arun memiliki berbagai opsi pengelolaan LNG, mulai dari menerima dan menyimpan LNG hingga reload, transhipment, regasifikasi, dan distribusi. Fleksibilitas tersebut memungkinkan pengelolaan LNG disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan pertimbangan keekonomian.
Penguatan portofolio dan infrastruktur tersebut kian relevan seiring perubahan lanskap LNG Indonesia. Di tengah pertumbuhan kebutuhan energi dan industri, kebutuhan LNG domestik berpotensi meningkat pada masa mendatang.
Kondisi itu menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Pertamina untuk menghubungkan pasokan global, produksi LNG domestik, infrastruktur nasional, serta kebutuhan regional. Dengan pola tersebut, portofolio LNG dapat dioptimalkan sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok LNG.
"Ke depan, yang menjadi pembeda bukan hanya kemampuan memperoleh LNG, tetapi kemampuan mengelola, mengoptimalkan dan menyalurkannya ke tempat yang memberikan manfaat terbesar. Pertamina ingin menghubungkan pasokan LNG global dengan ketahanan energi Indonesia sekaligus menangkap peluang pertumbuhan," ujar Baron.
Adapun produksi LNG Indonesia mulai menunjukkan pemulihan setelah tertekan selama beberapa tahun. Namun, kenaikan produksi dalam tiga tahun terakhir masih belum mampu mengembalikan output ke level yang dicapai pada 2016.
Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), produksi LNG Indonesia tercatat mencapai 17,44 juta metrik ton pada 2025. Angka tersebut naik tipis dibandingkan produksi 2024 yang sebesar 17,34 juta metrik ton.
Kenaikan itu melanjutkan tren pemulihan yang berlangsung sejak 2022. Setelah menyentuh titik terendah 14,71 juta metrik ton pada 2021, produksi LNG meningkat menjadi 14,99 juta metrik ton pada 2022, kemudian 16,06 juta metrik ton pada 2023.
Meski demikian, capaian tersebut masih 13,8% lebih rendah dibandingkan produksi pada 2016 yang mencapai 20,23 juta metrik ton.
Dukungan Energi bagi Pertumbuhan Ekonomi
Praktisi Migas Hadi Ismoyo menyampaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% membutuhkan dukungan energi yang setidaknya 1,5 kali lipat dari pertumbuhan ekonomi. Dengan asumsi tersebut, kebutuhan energi dapat tumbuh sekitar 12%.
"Dengan sendirinya karena produksi LNG almost flat dan 40% juga komitmen ekspor, maka gap akan semakin lebar dalam beberapa tahun mendatang," kata Hadi kepada Bisnis, Rabu (16/9/2026).
Menurutnya, pelebaran kesenjangan antara kebutuhan dan pasokan LNG perlu diantisipasi melalui peningkatan kegiatan eksplorasi untuk menemukan cadangan gas baru. Langkah tersebut dinilai mendesak agar pasokan gas dapat mengikuti pertumbuhan kebutuhan energi domestik.
Hadi juga mendorong percepatan pengembangan temuan gas yang telah tersedia melalui Plan of Development (POD). Menurutnya, percepatan POD gas telah dilakukan antara lain pada pengembangan gas di Andaman Sea dan Genk North.
Ia menilai opsi paling rasional untuk menambah pasokan dalam jangka lebih dekat adalah mempercepat POD atas penemuan gas yang sudah ada. Namun, jumlah penemuan gas yang dapat segera dikembangkan masih terbatas sehingga eksplorasi baru tetap diperlukan.
Di sisi lain, Hadi menilai peningkatan eksplorasi akan sangat bergantung pada perbaikan iklim investasi di sektor hulu migas. Menurutnya, kondisi investasi di Indonesia masih menghadapi beragam persoalan seperti birokrasi yang berjenjang.
Sementara itu, Principal Energy Shift Institute (ESI) Ahmad Zuhdi menyampaikan pemerintah perlu membenahi perencanaan kebutuhan gas nasional agar lonjakan permintaan LNG tidak terus berujung pada ketergantungan impor dan penundaan kargo ekspor.
Salah satu kebijakan yang perlu dilakukan pemerintah adalah menyusun dan mempublikasikan satu neraca gas yang diperbarui secara berkala. Neraca tersebut harus memasukkan tambahan kebutuhan dari program konversi CNG, perluasan jaringan gas (jargas), serta rencana hilirisasi berbasis gas.
Menurutnya, defisit LNG yang berulang selama ini muncul karena kebutuhan dari program-program baru belum diperhitungkan sejak awal dalam neraca gas.
Selain itu, pemerintah perlu mengambil keputusan terkait impor secara terbuka dan memberikan kepastian kepada pelaku usaha. Kebijakan menunda kargo ekspor setiap tahun dinilai hanya menjadi solusi jangka pendek yang dilakukan secara berulang.
"Menunda kargo ekspor setiap tahun bukan kebijakan, melainkan improvisasi tahunan, dan cost-nya adalah kepercayaan investor pada kontrak, yang justru sedang kita butuhkan untuk menarik eksplorasi," ujarnya.
Zuhdi menilai kepastian kontrak menjadi penting untuk mendorong investasi eksplorasi sekaligus meningkatkan produksi gas domestik. Ketidakpastian dalam pengelolaan pasokan berpotensi memengaruhi kepercayaan investor ketika pemerintah justru membutuhkan investasi baru untuk memperkuat produksi dalam negeri.
Di sisi lain, pembangunan infrastruktur gas perlu ditempatkan sebagai prioritas. Ketersediaan produksi gas di suatu wilayah belum otomatis dapat memenuhi kebutuhan konsumen apabila belum didukung fasilitas dan konektivitas yang memadai.
Menurut Zuhdi, infrastruktur regasifikasi, terminal penerima LNG, serta konektivitas menuju Jawa menjadi faktor penting untuk memastikan pasokan gas dari wilayah produksi dapat terserap oleh pusat konsumsi.
Selain infrastruktur, pemerintah juga perlu memberikan kepastian dalam aspek fiskal dan kontrak. Stabilitas ketentuan tersebut diperlukan agar pelaku usaha memiliki kepastian dalam mengambil keputusan investasi jangka panjang.
