Emitenhub.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan PT Vale Indonesia Tbk (INCO) menjadi satu-satunya entitas anggota MIND ID yang terkena "pemangkasan" kuota produksi dalam Rancangan Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026.
Bahlil menjelaskan sebenarnya Kementerian ESDM tidak mengurangi kuota produksi nikel Vale dalam RKAB 2026, sebab perseroan telah mendapatkan RKAB. Namun, perusahaan tersebut kembali mengajukan penambahan kuota produksi ke Kementerian ESDM.
"Menyangkut Vale, saya tahu tidak ada BUMN [anggota MIND ID] yang kita potong RKAB-nya. Cuma Vale saja. Vale itu bukan memotong. Kita kasih, tetapi dia minta tambah. Jadi, tahap pertama kita sudah kasih, jangan dia kasih laporan sembarang-sembarang," kata Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR, Rabu (16/9/2026).
Bahlil kemudian menyatakan tambahan kuota produksi tersebut bakal diberikan sesuai dengan "amal perbuatan".
"Aku fair-fair saja kok. Kita sudah kasih, tetapi dia minta tambah. Kita memberikan tambah itu kan sesuai amal perbuatan. Kalau amal perbuatannya bagus, kita kasih bagus," ungkap Bahlil.
Perlakuan Setara untuk Semua Perusahaan
Lebih lanjut, ia memastikan Kementerian ESDM memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh perusahaan, termasuk perusahaan tambang BUMN.
"Karena negara ini bukan mau-mau kita aja kita mau urus, harus semuanya equal treatment, kira-kira itu. PTBA, Antam semuanya kita kasih. Enggak ada yang enggak kita kasih," tegas Bahlil.
Sebelumnya, Vale buka suara ihwal revisi RKAB 2026, seusai masa pengajuan revisinya rampung dilakukan pada 1-31 Juli 2026.
Direktur sekaligus Chief Sustainability and Corporate Affairs Officer Vale terdahulu, Budiawansyah, menyatakan perseroan telah menyiapkan pasokan bijih untuk kebutuhan smelternya. Ia menyatakan perseroan sebelumnya juga sudah mendapatkan kuota produksi RKAB sekitar 30% dari total pengajuan pada awal tahun, sehingga bakal dimanfaatkan secara maksimal untuk operasional smelter.
Kendati begitu, Budiawansyah enggan mengungkapkan apakah perseroan sudah mendapatkan persetujuan revisi RKAB 2026 atau belum. Ia hanya meyakini Kementerian ESDM bakal menjaga keberlangsungan proses hilirisasi di Indonesia.
"Kita tetap berkomunikasi dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM kan, karena ya pemerintah juga jelas ya komitmennya bagaimana diprioritaskan untuk menjaga hilirisasi gitu," kata Budiawansyah dalam taklimat media di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (13/8/2026).
"Jadi ini kan kita harus mengerti juga di posisinya pemerintah bagaimana untuk menjaga keekonomian apa mineral ini juga penting," ungkap dia.
Adapun kuota produksi bijih nikel Vale yang direstui Kementerian ESDM sebelumnya dalam RKAB 2026 untuk tambang Bahodopi mencapai 2,31 juta ton, anjlok 74% dari rencana produksi 2026 sebanyak 8,8 juta ton. Meski begitu, kuota produksi tersebut tercatat lebih tinggi dari realisasi produksi bijih nikel dari tambang Bahodopi pada 2025 sebanyak 2,01 juta ton.
Untuk tambang nikel Pomalaa, Vale mendapatkan kuota produksi pada 2026 sejumlah 5,8 juta ton atau anjlok 68% dibandingkan target produksi tahun ini sebanyak 18,06 juta ton. Adapun untuk produksi nikel dalam bentuk matte dari Sorowako, perseroan menargetkan produksi sejumlah 67.645 ton. Target produksi ini masih lebih rendah 6% dari realisasi produksi pada 2025 sebanyak 72.027 ton, karena terdapat pemeliharaan furnace atau tungku peleburan di smelter perseroan.
Dalam kesempatan sebelumnya, Presiden Direktur Vale Bernardus Irmanto mengungkapkan proyek smelter di Pomalaa ditargetkan rampung dibangun pada Agustus 2026, sehingga membutuhkan pasokan bijih sepanjang 2026 mencapai 7 juta ton.
"Di Pomalaa kita mengusulkan 18 juta ton, yang disetujui adalah 5,8 juta ton. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat, di Pomalaa seperti yang tadi saya jelaskan rencananya pabrik itu sudah mulai terbangun atau sudah mulai beroperasi Agustus. Jadi kalau pabrik sudah mulai beroperasi, artinya sebelum Agustus sudah ada stockpile, sudah harus ada produksi," kata Bernardus dalam RDP di Komisi XII DPR, medio April.
"Jadi kalau Bapak Ibu lihat, ada selisih antara apa yang diperlukan dengan apa yang sudah di-approve baik di Pomalaa dan di Bahodopi," tegas dia. Smelter Pomalaa memiliki kapasitas produksi sekitar 120.000 ton kandungan nikel dalam mixed hydroxide precipitate (MHP), dengan kebutuhan bijih limonit sebanyak 21 juta ton per tahun dan saprolit sejumlah 720.000 ton per tahun. Adapun Kementerian ESDM memangkas kuota kumulatif produksi bijih nikel dalam RKAB tahun ini di rentang 260 juta ton sampai 270 juta ton, anjlok dari produksi dalam RKAB tahun lalu sebanyak 320 juta ton.
