Arsari Group milik Hashim Djojohadikusumo kian gencar memperkuat portofolio bisnisnya di industri minyak dan gas bumi. Setelah menggenggam mayoritas hak partisipasi (participating interest/PI) pada Lapangan Gas Mako di Wilayah Kerja Duyung, lepas pantai Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, grup bisnis adik Presiden Prabowo Subianto itu kini masuk ke Wilayah Kerja Natuna D-Alpha.
Merujuk laman resmi perusahaan, sektor energi dan tambang memang menjadi salah satu lini bisnis Arsari Group, selain agroforestri, pertanian, energi terbarukan, infrastruktur digital, serta perdagangan dan budidaya perairan.
Lapangan Gas Mako di WK Duyung
Di WK Duyung, Arsari Group menjadi pemegang mayoritas PI melalui entitas usaha PT Nations Natuna Barat. Lapangan tersebut dikembangkan lewat kerja sama pemerintah, West Natuna Exploration Limited (WNEL) yang dikendalikan Conrad Asia Energy sebagai operator, dan Nations Natuna Barat sebagai pemegang mayoritas PI.
Proyek ini ditargetkan mulai berproduksi (on stream) pada kuartal IV/2027. Untuk memastikan kepastian komersialisasi gas, WNEL telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas (Gas Sales Agreement/GSA) dengan PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) sebagai offtaker. Penandatanganan GSA itu menjadi fondasi penting dalam mendukung kelayakan proyek sekaligus menjamin penyerapan produksi gas Lapangan Mako untuk kebutuhan pembangkit listrik nasional.
CEO Arsari Group Hashim S. Djojohadikusumo dalam laman resmi perusahaan menyebutkan keterlibatan pihaknya dalam pengembangan Lapangan Gas Mako merupakan bagian dari komitmen jangka panjang untuk mendukung ketahanan energi nasional.
"Dengan pengalaman panjang dan teruji di sektor migas serta dukungan pembiayaan yang solid, kami optimistis proyek ini dapat dijalankan secara profesional, tepat waktu, dan memberikan kontribusi nyata bagi penerimaan negara serta penguatan ketahanan energi Indonesia," kata Hashim, Maret lalu.
Masuk ke Ladang Raksasa Natuna D-Alpha
Sementara itu, di ladang gas raksasa Natuna D-Alpha, Kepulauan Riau, Arsari Group masuk melalui anak usahanya, PT Nations Petroleum, yang memenangkan lelang penawaran langsung WK tersebut melalui Surat Keputusan Menteri ESDM No. 108.K/MG.4/DJM/2026 pada 17 September 2026.
Perusahaan tersebut memberikan komitmen pasti tiga tahun pertama senilai US$103,3 juta atau sekitar Rp1,83 triliun (asumsi kurs Rp17.735 per US$), dengan bonus tanda tangan US$200.000.
Komitmen pasti itu meliputi 3 Paket G&G Study; akuisisi dan processing data seismik 3D seluas 591 km2; 1 Pilot Unit Design and Engineering; 3 Paket CO2 Integrated Study; 1 Manufacturing, Procurement and Construction; 2 Paket EPC Design Cost; 1 sumur appraisal dan 1 sumur eksplorasi; serta 1 Paket Operation, Multi-Mode Testing and Monitoring.
Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto menyampaikan PT Nations Petroleum berkomitmen segera melakukan pengeboran, dengan rencana pengembangan lapangan (Plan of Development/PoD) pada 2027.
"D-alpha. Mereka [PT Nations Petroleum] akan agresif untuk bisa POD di 2027/2028," kata Djoko kepada Bisnis, Minggu (20/9/2026).
Kehadiran Nations Petroleum menjadi angin segar bagi pengembangan salah satu lapangan gas terbesar sekaligus paling menantang di Indonesia. Lapangan gas raksasa itu sebelumnya kesulitan mendapat investor baru setelah ditinggal ExxonMobil dan dikembalikan Pertamina ke pemerintah.
Blok Natuna D-Alpha terletak sekitar 250 km dari Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau, dengan luas 10.291,03 kilometer persegi. Wilayah ini awalnya merupakan bagian dari Blok East Natuna.
Dalam catatan Bisnis, nasib Blok East Natuna tidak kunjung jelas sejak ditemukan pada 1973. Terhitung sudah berjalan lima dekade, lapangan gas raksasa tersebut belum ada yang mengolah.
Padahal, cadangan gas di East Natuna disebut-sebut merupakan yang terbesar di Indonesia, dengan jumlah mencapai 2,5 kali lipat Blok Masela. Persoalannya, kandungan CO2 yang lebih dari 70% membuat blok ini tidak mudah dikelola.
Berdasarkan hitungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Blok East Natuna memiliki potensi gas mencapai 222 triliun kaki kubik (TCF). Namun, dengan kandungan CO2 lebih dari 70%, gas yang bisa dieksploitasi kemungkinan hanya sekitar 46 TCF.
Kondisi itu menuntut teknologi canggih untuk penghilangan, pembuangan, dan penyimpanan karbon dioksida, karena CO2 tidak bisa dibuang sembarangan. Kementerian ESDM memperkirakan kebutuhan investasi pada blok ini sekitar US$52 miliar.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Djoko menyampaikan PT Nations Petroleum akan menggunakan teknologi 3S (SuperSonic Separation) yang dikembangkan ENGO Engineering (Rusia). Teknologi 3S merupakan inovasi pemisahan dan pengolahan gas alam menggunakan prinsip aerodinamika kecepatan supersonik tanpa komponen bergerak (moving parts). "Saat ini pilot project CO2 yang direncanakan akan menggandeng teknologi 3S by ENGO Rusia," ucap Djoko.
Peluang Arsari Group Merambah Potensi Migas Lain
Kemenangan Arsari Group atas lelang WK Natuna D-Alpha memperkuat posisi grup bisnis milik Hashim Djojohadikusumo itu dalam pengembangan industri migas di Natuna.
Tidak tertutup kemungkinan Arsari Group akan merambah potensi migas lainnya. Terlebih, Presiden Prabowo Subianto sempat mengungkapkan adanya temuan cadangan gas melimpah di sejumlah daerah, seperti Andaman dan Natuna.
Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan arahan dalam peluncuran Program Mandatori Biodiesel B50, yakni solar dengan campuran 50% bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit, pada Kamis (9/7/2026) siang di Rest Area KM 57, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
"Kita memiliki cadangan gas yang sangat besar. Baru saja kita menemukan ladang gas sangat besar di Andaman. Kita masih punya ladang yang sangat besar di Masela, di Maluku Barat Daya, di Natuna, di Kalimantan," ujar Prabowo.
Peluang serupa juga terbuka di Aceh. Belum lama ini, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem meminta bantuan Hashim Djojohadikusumo selaku Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Perubahan Iklim untuk mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe, Aceh, demi penguatan investasi dan hilirisasi sektor migas.
"Gubernur Mualem menekankan pentingnya pengembangan industri hilir atas sumber daya gas yang dihasilkan dari Blok Andaman, termasuk yang dikelola oleh Mubadala Energy," kata Juru Bicara Pemerintah Aceh Nurlis Effendi, seperti dikutip dari Antara, Jumat (31/7/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Mualem kepada Hashim Djojohadikusumo dalam sebuah pertemuan di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, guna membahas investasi dan hilirisasi di Aceh.
Nurlis menjelaskan pembahasan investasi dan hilirisasi tersebut turut mengalir dari diskusi mengenai pengembangan Blok South Andaman yang dioperatori Mubadala Energy. "Kepada Pak Hashim, Gubernur Mualem menyampaikan menghormati keputusan pemerintah pusat."
Nurlis menambahkan pemerintah Aceh berpandangan setiap kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Aceh sebagai daerah penghasil.
"Prinsipnya sama-sama senang. Perusahaan dapat laba, pemerintah pusat ada pemasukan, pemerintah Aceh dapat untung, dan terjadi multiplier effect ekonomi yang mendorong kesejahteraan masyarakat Aceh," katanya.
Dalam pertemuan itu, kedua pihak sepakat menjadikan langkah awal tersebut sebagai penguat sinergi antara pusat dan Aceh dalam mengoptimalkan potensi sumber daya energi Aceh, melalui investasi berkelanjutan, hilirisasi industri, serta pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Mualem juga menyampaikan komitmen Pemerintah Aceh untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi para investor.
Sebelumnya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyurati Presiden Prabowo Subianto agar mengarahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meninjau dan merevisi persetujuan PoD I Lapangan Tangkulo, Blok South Andaman.
Salah satu usulannya berkaitan dengan skenario pengolahan gas mentah di darat (onshore) pada KEK Arun, yang memiliki infrastruktur existing bekas PT Arun NGL.
Menanggapi hal itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan permintaan Pemda Aceh agar pengolahan gas dari Blok South Andaman dilakukan di darat perlu dipertimbangkan dari sisi ekonominya.
"Saya belum bisa memutuskan karena masih dalam pembahasan. Yang kita harus cari yang win-win. Kita enggak bisa mengatakan A kalau cost-nya tinggi," kata Bahlil di Banda Aceh beberapa waktu lalu.
Ia menjelaskan pengelolaan gas pada akhirnya bermuara pada bisnis. Artinya, selama perhitungan ekonominya masuk, permintaan Pemerintah Aceh dapat dipertimbangkan. Namun, jika perhitungan ekonominya agak berat, kemungkinan sulit untuk dipaksakan.
