Emitenhub.com - Bursa Efek Indonesia (BEI) memperketat pengawasan struktur kepemilikan saham melalui penyempurnaan metodologi high shareholding concentration (HSC). Langkah tersebut membuat jumlah saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi melonjak menjadi 383 saham, dari sebelumnya 83 saham.
Penambahan 300 saham tersebut menjadi bagian dari reformasi pasar modal Indonesia di tengah sorotan penyedia indeks global MSCI terhadap transparansi kepemilikan dan kelayakan investasi atau investability saham domestik.
Kebijakan ini juga berdampak terhadap komposisi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Sebanyak 300 saham tambahan yang masuk kategori HSC dijadwalkan dikeluarkan dari perhitungan indeks mulai Jumat (13/11/2026).
Sebelumnya, 83 saham HSC telah lebih dahulu dikeluarkan dari perhitungan IHSG. Dengan demikian, total saham yang masuk dalam kategori HSC mencapai 383 saham.
Meski demikian, penghapusan dari perhitungan IHSG tidak berarti saham-saham tersebut mengalami penghapusan pencatatan (delisting) dari Bursa Efek Indonesia. Saham yang masuk kategori HSC tetap dapat diperdagangkan sesuai ketentuan bursa.
BEI Ubah Metodologi HSC, 383 Saham Masuk Daftar
Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, menjelaskan bahwa penyempurnaan metodologi HSC dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas penilaian konsentrasi kepemilikan saham dan memperkuat tata kelola pasar modal.
Salah satu perubahan utamanya adalah penghapusan batas minimum kapitalisasi pasar sebesar Rp5 triliun yang sebelumnya menjadi syarat penyaringan saham HSC.
Dengan metodologi terbaru, proses evaluasi tidak lagi terbatas pada emiten berkapitalisasi besar, melainkan mencakup seluruh saham perusahaan tercatat di BEI.
Selain itu, Komite HSC menghapus penggunaan price impact ratio (PIR) sebagai salah satu parameter penilaian.
Perubahan tersebut membuat penentuan saham dengan kepemilikan terkonsentrasi tidak lagi bergantung pada munculnya pergerakan harga yang tidak wajar.
Sebagai gantinya, penilaian difokuskan pada jumlah pemegang saham serta persentase kepemilikan kumulatif.
Berdasarkan ketentuan terbaru, saham dikategorikan sebagai HSC apabila sebanyak 10 pemegang saham atau kurang menguasai sedikitnya 92,5 persen dari total saham perusahaan.
Berikut perbandingan metodologi HSC sebelumnya dengan ketentuan yang diperbarui.
Aspek | Metodologi sebelumnya | Metodologi terbaru |
|---|---|---|
Cakupan pemeriksaan | Saham dengan kapitalisasi pasar minimal Rp5 triliun | Seluruh saham tercatat |
Parameter PIR | Digunakan | Dihapus |
Fokus penilaian | Konsentrasi kepemilikan dan dampak harga | Konsentrasi kepemilikan |
Kriteria HSC terbaru | — | Maksimal 10 pemegang saham menguasai minimal 92,5% saham |
Penyempurnaan tersebut menambah 300 saham baru ke dalam daftar HSC sehingga jumlah keseluruhannya menjadi 383 saham.
Menurut BEI, sebanyak 83 saham yang sebelumnya masuk kategori HSC mewakili sekitar 18 persen kapitalisasi pasar IHSG pada saat dikeluarkan dari perhitungan indeks.
Sementara itu, tambahan 300 saham mencakup sekitar 6,16 persen dari kapitalisasi pasar IHSG.
Angka tersebut menunjukkan besarnya porsi kapitalisasi pasar yang terdampak penyesuaian metodologi indeks. Namun, persentase tersebut tidak dapat langsung diartikan sebagai besaran penurunan IHSG.
Saham HSC Dikeluarkan dari IHSG, Investor Cermati Dampaknya
Dengan perubahan metodologi tersebut, BEI menyesuaikan komposisi IHSG agar pergerakan indeks lebih mencerminkan saham dengan struktur kepemilikan yang dinilai memenuhi kriteria.
Daftar terbaru 383 saham HSC telah diumumkan pada Rabu (11/11/2026), berdasarkan evaluasi struktur kepemilikan perusahaan tercatat per 30 Oktober 2026.
Penyesuaian terhadap 300 saham tambahan dijadwalkan berlaku pada Jumat (13/11/2026).
Langkah ini berpotensi mengubah bobot relatif saham lain yang tetap menjadi konstituen IHSG.
Head of Research RHB Sekuritas Indonesia, Andrey Wijaya, menilai perluasan daftar HSC dapat meningkatkan transparansi kepemilikan, kualitas indeks, serta kredibilitas pasar modal Indonesia.
Namun, ia mengingatkan bahwa efektivitas kebijakan tetap bergantung pada keakuratan data pemilik manfaat akhir atau ultimate beneficial ownership (UBO), konsistensi pengawasan, dan peningkatan jumlah saham yang benar-benar tersedia untuk diperdagangkan publik.
Menurut Andrey, penambahan ratusan saham HSC juga berpotensi meningkatkan volatilitas dalam jangka pendek.
Risiko tersebut dapat muncul apabila investor melakukan penyesuaian portofolio terhadap saham-saham yang terdampak perubahan komposisi indeks.
Di sisi lain, pengecualian saham HSC dari perhitungan IHSG berpotensi meningkatkan bobot relatif saham-saham berkapitalisasi besar dan likuid.
Saham perbankan seperti PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) menjadi contoh emiten yang dinilai berpotensi memperoleh peningkatan bobot relatif.
Meski demikian, perubahan bobot indeks tidak otomatis menjamin kenaikan harga saham-saham tersebut.
MSCI Soroti Transparansi, Indonesia Berisiko Turun Klasifikasi
Penyempurnaan metodologi HSC berlangsung ketika pasar modal Indonesia menghadapi evaluasi dari MSCI terkait transparansi dan kelayakan investasi.
Pada 15 Oktober 2026, MSCI membuka konsultasi mengenai usulan perubahan klasifikasi indeks saham Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market.
Langkah tersebut diambil setelah MSCI mencatat kekhawatiran pelaku pasar internasional terhadap keterbukaan struktur kepemilikan saham dan dugaan praktik perdagangan yang terkoordinasi.
MSCI juga menilai bahwa pengumuman reformasi oleh otoritas Indonesia perlu disertai penerapan yang konsisten serta bukti perbaikan yang berkelanjutan.
Proses konsultasi berlangsung hingga 30 April 2027, sedangkan keputusan akhir mengenai usulan perubahan klasifikasi Indonesia akan diumumkan paling lambat 30 Juni 2027.
Dengan demikian, penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia belum menjadi keputusan final.
Selama proses tersebut, MSCI masih mempertahankan pembatasan terhadap sejumlah perubahan indeks yang melibatkan saham Indonesia.
Pembatasan tersebut antara lain mencakup penambahan konstituen tertentu, kenaikan foreign inclusion factor (FIF), serta sejumlah penyesuaian jumlah saham dalam perhitungan indeks.
MSCI juga menyatakan akan terus menghapus sekuritas yang diidentifikasi melalui kerangka HSC otoritas Indonesia dari indeks yang dikelolanya, serta menggunakan pengungkapan pemegang saham di atas 1 persen untuk memperbarui estimasi free float.
Kebijakan MSCI tersebut berbeda dari penyesuaian perhitungan IHSG yang dilakukan langsung oleh BEI.
Reformasi Pasar Modal Dipercepat sejak Awal 2026
Sebelum penyempurnaan metodologi HSC pada November, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BEI, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) telah menjalankan sejumlah agenda reformasi transparansi pasar modal.
Pada April 2026, ketiga lembaga menyampaikan penyelesaian empat agenda utama sebagai bagian dari upaya meningkatkan keterbukaan informasi dan tata kelola pasar.
Keempat agenda tersebut meliputi penyediaan data kepemilikan saham perusahaan tercatat di atas 1 persen kepada publik, implementasi pengumuman HSC, serta penguatan klasifikasi investor menjadi 39 kategori dan tipe.
Agenda lainnya adalah peningkatan batas minimum free float menjadi 15 persen melalui penyesuaian ketentuan pencatatan saham di BEI.
Di luar agenda transparansi tersebut, OJK juga menerbitkan Peraturan OJK Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pemegang Saham Bursa Efek.
Regulasi yang berlaku sejak 17 September 2026 tersebut menjadi landasan hukum pelaksanaan demutualisasi bursa, termasuk pembukaan kemungkinan kepemilikan saham bursa oleh pihak selain anggota bursa sesuai ketentuan yang berlaku.
Berbagai reformasi tersebut ditujukan untuk memperkuat struktur pasar modal Indonesia sekaligus menjawab kekhawatiran investor global.
BEI juga meningkatkan komunikasi dengan pelaku pasar internasional untuk menyampaikan perkembangan pembenahan yang telah dilakukan.
Jeffrey Hendrik menyampaikan bahwa dalam beberapa pekan terakhir, otoritas bursa telah melakukan sejumlah pertemuan dengan investor global.
Komunikasi tersebut tidak hanya dimanfaatkan untuk menjelaskan perkembangan reformasi, tetapi juga untuk memperoleh masukan mengenai perbaikan pasar modal domestik.
Analis: Transparansi Kepemilikan Harus Diikuti Pengawasan Konsisten
Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas, David Kurniawan, menilai penyempurnaan metodologi HSC merupakan sinyal positif terhadap upaya peningkatan kualitas tata kelola pasar modal nasional.
Menurutnya, langkah tersebut dapat memperlihatkan komitmen BEI dan OJK dalam meningkatkan kredibilitas pasar di hadapan investor serta penyedia indeks global.
Meski demikian, David memperkirakan dampaknya terhadap rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) bursa akan relatif terkendali.
Aktivitas perdagangan dinilai masih lebih banyak dipengaruhi kondisi makroekonomi, likuiditas saham berkapitalisasi besar, dan partisipasi investor secara keseluruhan.
Selain itu, perubahan bobot IHSG tidak serta-merta menghentikan transaksi saham HSC. Aktivitas perdagangan saham-saham tersebut tetap dipengaruhi fundamental emiten, dinamika korporasi, serta preferensi risiko investor.
Sementara itu, Head of Research Kiwoom Sekuritas Indonesia, Liza Camelia Suryanata, melihat peningkatan jumlah saham HSC sebagai gambaran masih tingginya konsentrasi kepemilikan pada sejumlah perusahaan tercatat.
Dari sekitar 960 saham yang tercatat di BEI, sebanyak 383 saham kini masuk kategori HSC.
Artinya, hampir 40 persen saham tercatat masuk dalam kelompok dengan konsentrasi kepemilikan tinggi berdasarkan metodologi terbaru.
Menurut Liza, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya evaluasi terhadap ketersediaan saham yang benar-benar dapat diperdagangkan investor.
Namun, ia menekankan bahwa tingginya konsentrasi kepemilikan tidak dapat langsung dijadikan bukti adanya praktik perdagangan terkoordinasi.
Untuk membuktikan dugaan tersebut, otoritas perlu melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas transaksi dan mengumpulkan bukti yang relevan.
Liza menilai langkah berikutnya yang perlu menjadi perhatian regulator adalah verifikasi pihak pengendali sebenarnya, pemeriksaan keakuratan laporan free float, serta penguatan kemampuan mendeteksi dan menindak pelanggaran perdagangan.
Emiten Bisa Keluar dari Daftar HSC, BEI Perketat Pemantauan
BEI menegaskan bahwa daftar saham HSC akan terus dievaluasi secara berkala oleh Komite HSC.
Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi saham baru yang memenuhi kriteria konsentrasi kepemilikan tinggi maupun perusahaan yang telah memperbaiki struktur kepemilikannya.
Bagi emiten yang ingin keluar dari daftar tersebut, BEI meminta adanya bukti distribusi kepemilikan saham kepada publik secara lebih luas melalui transaksi di pasar reguler.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperbaiki penyebaran kepemilikan dan mendorong proses pembentukan harga atau price discovery yang lebih wajar.
BEI juga akan memperkuat pengawasan terhadap laporan kepemilikan saham, termasuk informasi mengenai pihak terafiliasi dan jumlah saham yang tersedia bagi publik.
Apabila ditemukan pelaporan informasi yang tidak akurat, otoritas bursa dapat menerapkan tindakan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
Meski demikian, status HSC sendiri tidak otomatis menunjukkan bahwa emiten telah melakukan pelanggaran pasar modal.
Penyempurnaan metodologi dan pengawasan kepemilikan saham menjadi bagian dari upaya BEI memperkuat perlindungan investor, khususnya investor ritel, serta menjaga kualitas informasi di pasar.
Di tengah risiko perubahan klasifikasi indeks oleh MSCI, efektivitas reformasi tersebut akan bergantung pada konsistensi pelaksanaan, akurasi data, dan kemampuan otoritas membuktikan peningkatan transparansi secara berkelanjutan.
Bagi investor, perkembangan daftar HSC, perubahan komposisi IHSG, serta hasil konsultasi MSCI hingga pertengahan 2027 menjadi faktor yang perlu dicermati dalam menilai kondisi dan kredibilitas pasar saham Indonesia.
