Emitenhub.com - Pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia menghadapi pilihan antara reaktor konvensional berkapasitas besar dan small modular reactor (SMR). Kedua teknologi tersebut memiliki karakteristik berbeda dari sisi kematangan teknologi, biaya pembangkitan, hingga kesesuaian dengan jaringan listrik di berbagai wilayah.
Managing Director Energy Shift Institute Putra Adhiguna menilai reaktor nuklir konvensional masih memiliki keunggulan dibandingkan SMR, terutama karena teknologi tersebut telah digunakan secara luas dalam jangka panjang di berbagai negara.
Pengalaman operasional tersebut menjadi pertimbangan penting bagi Indonesia dalam menentukan teknologi PLTN yang akan dikembangkan.
Selain kematangan teknologi, Putra menilai reaktor konvensional berpotensi menghasilkan listrik dengan biaya lebih ekonomis. Namun, pembangunan pembangkit berkapasitas besar juga membutuhkan waktu konstruksi yang lebih panjang.
Sementara itu, pengembangan SMR masih menghadapi tantangan terkait transparansi biaya pembangkitan listrik. Menurut Putra, informasi yang tersedia belum cukup untuk memastikan keekonomian teknologi tersebut apabila diterapkan di Indonesia.
Karena itu, pemerintah dan PT PLN (Persero) dinilai perlu memastikan keterbukaan perhitungan biaya dan estimasi harga listrik sebelum menetapkan pilihan teknologi.
"Teknologi nuklir konvensional paling tidak memiliki dua keunggulan. Pertama, dia sudah terbukti dengan jangka panjang diimplementasikan di banyak negara. Yang berarti teknologinya sudah terbukti. Kedua, harapannya dia bisa mendeliver harga listrik yang juga lebih ekonomis," ujar Putra, dikutip Sabtu (31/10/2026).
SMR Dinilai Lebih Sesuai untuk Wilayah Luar Jawa
Pandangan berbeda disampaikan Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet. Menurutnya, SMR memiliki keunggulan dari sisi fleksibilitas kapasitas sehingga lebih sesuai untuk memenuhi kebutuhan listrik di luar Jawa dan kawasan industri tertentu.
Karakteristik sistem kelistrikan Indonesia yang tersebar di berbagai pulau menjadi salah satu alasan penggunaan reaktor berkapasitas lebih kecil perlu dipertimbangkan.
Yusuf menjelaskan bahwa kapasitas SMR dapat disesuaikan dengan kebutuhan konsumsi listrik serta kemampuan jaringan di masing-masing wilayah.
Namun, ia mengingatkan bahwa sebagian besar teknologi SMR belum memiliki pengalaman operasi komersial dalam jangka panjang.
Dengan kondisi tersebut, Indonesia perlu memprioritaskan teknologi yang telah memperoleh lisensi dan beroperasi di negara asalnya.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi risiko penggunaan desain reaktor yang belum memiliki rekam jejak komersial memadai.
Adapun reaktor konvensional berkapasitas besar tetap dapat menjadi pilihan bagi sistem kelistrikan Jawa. Meski demikian, pengembangannya harus mempertimbangkan pertumbuhan permintaan listrik, kapasitas jaringan, dan kesiapan regulator dalam mengawasi operasional PLTN.
Yusuf menekankan bahwa pemilihan teknologi nuklir tidak dapat dilepaskan dari kondisi sistem kelistrikan yang akan menerima pasokan energi tersebut.
BRIN Buka Peluang Pengembangan Reaktor Besar, SMR, dan Mikro
Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir (ORTN) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Syaiful Bakhri menilai Indonesia tidak perlu membatasi pengembangan PLTN hanya pada satu jenis teknologi.
Menurutnya, reaktor besar, SMR, maupun reaktor mikro memiliki peluang untuk digunakan sesuai kebutuhan dan karakteristik wilayah.
"Kita tidak bisa mendikotomi (pemilihan teknologi PLTN) yang SMR atau konvensional, atau bahkan mikro. Menurut kami, semuanya tetap punya peluang untuk digunakan di Indonesia," ujar Syaiful.
Ia menjelaskan bahwa reaktor mikro umumnya memiliki kapasitas di bawah 10 megawatt (MW), sedangkan SMR berada pada kisaran 10 MW hingga 300 MW. Sementara itu, reaktor berkapasitas lebih dari 300 MW umumnya masuk dalam kelompok reaktor besar.
Perbedaan kapasitas tersebut menjadi pertimbangan dalam menentukan lokasi pengembangan pembangkit nuklir.
Wilayah kepulauan seperti Maluku dan Nusa Tenggara dinilai memiliki peluang untuk memanfaatkan SMR, khususnya pada sistem kelistrikan dengan kebutuhan relatif terbatas dan belum terhubung dengan jaringan utama.
Sebaliknya, reaktor berkapasitas besar berpotensi lebih sesuai untuk memenuhi kebutuhan listrik di Jawa dan Sumatera yang memiliki sistem kelistrikan dengan skala lebih besar.
Syaiful mengingatkan bahwa kapasitas pembangkit harus disesuaikan dengan kemampuan jaringan agar pengoperasian PLTN tidak mengganggu stabilitas pasokan listrik.
Di sisi lain, BRIN terus menyiapkan landasan riset dan kemampuan teknis untuk mendukung pemerintah dalam mengevaluasi berbagai teknologi nuklir yang ditawarkan perusahaan asing.
Persiapan tersebut mencakup pengembangan sumber daya manusia, penguasaan teknologi, serta penelitian yang dapat digunakan untuk menilai keamanan dan kesesuaian teknologi secara mandiri.
Menurut Syaiful, Indonesia perlu mempunyai kemampuan evaluasi teknis sendiri agar keputusan pengembangan PLTN tidak hanya bergantung pada informasi dari penyedia teknologi.
BRIN juga membuka kemungkinan pengembangan reaktor besar, SMR, dan mikro secara paralel.
Pendekatan tersebut dinilai dapat memberikan fleksibilitas bagi pemerintah dalam menyiapkan pembangkit nuklir, baik untuk jaringan listrik berskala besar maupun sistem kelistrikan terisolasi.
Dengan demikian, penentuan teknologi PLTN tidak hanya bergantung pada kapasitas dan kematangan reaktor, tetapi juga pada keekonomian pembangkitan, kesiapan pengawasan, serta kemampuan jaringan listrik di lokasi pengembangan.
