Emitenhub.com - Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadwalkan penghapusan pencatatan saham (delisting) terhadap 18 emiten pada 10 November 2026. Menjelang pelaksanaan kebijakan tersebut, penyelesaian kewajiban pembelian kembali saham (buyback) menjadi perhatian, terutama bagi investor publik yang masih memiliki saham perusahaan terkait.
Dari total 18 emiten yang masuk daftar delisting, sebanyak tujuh perusahaan berstatus pailit, sementara 11 perusahaan lainnya telah mengalami penghentian sementara perdagangan atau suspensi selama lebih dari 50 bulan.
Mengacu pada Peraturan Bursa Nomor I-N tentang Pembatalan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham, penghapusan pencatatan dapat dilakukan apabila perusahaan mengalami kondisi atau peristiwa yang berdampak negatif signifikan terhadap kelangsungan usaha serta tidak menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai.
Selain permasalahan keuangan dan hukum yang memengaruhi operasional, suspensi perdagangan berkepanjangan juga menjadi salah satu dasar penghapusan pencatatan saham.
BEI sebelumnya menetapkan periode pelaksanaan buyback bagi emiten yang masuk daftar delisting mulai 11 Mei hingga 9 November 2026. Selanjutnya, penghapusan pencatatan saham dijadwalkan berlaku efektif pada 10 November 2026.
Namun, penyelesaian kewajiban buyback masih menyisakan persoalan. Berdasarkan informasi BEI per 5 November 2026 yang disampaikan analis RHB Sekuritas Indonesia, sebanyak 12 dari 18 emiten yang dijadwalkan delisting belum menyelesaikan kewajiban pembelian kembali saham.
Direktur Penilaian Perusahaan BEI, Saidu Solihin, mengatakan terdapat dua perusahaan yang telah menyampaikan rencana buyback melalui keterbukaan informasi.
Meski demikian, penyampaian rencana tersebut belum dapat dianggap sebagai bukti bahwa kewajiban pembelian kembali saham telah direalisasikan atau dipenuhi sepenuhnya.
BEI masih memantau perkembangan pelaksanaan buyback dan meminta pembaruan informasi dari masing-masing perusahaan tercatat.
Menurut Saidu, jumlah perusahaan yang telah memenuhi seluruh kewajiban buyback masih perlu dipastikan melalui verifikasi dan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta pihak terkait.
Apabila kewajiban tersebut belum dipenuhi hingga batas waktu yang ditetapkan, BEI akan mengambil tindak lanjut sesuai kewenangannya dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing perusahaan dan ketentuan yang berlaku.
Bursa juga membuka kemungkinan penyelesaian alternatif sepanjang sesuai regulasi, termasuk keterlibatan pihak lain yang memenuhi persyaratan untuk melakukan pembelian kembali saham.
Daftar 18 Emiten yang Dijadwalkan Delisting
Sebanyak tujuh emiten dalam daftar delisting merupakan perusahaan berstatus pailit. Kelompok ini mencakup PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex, PT Tianrong Chemicals Industry Tbk (TDPM), hingga PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk (SBAT).
Berdasarkan data RTI yang dikutip dalam laporan terkait, SRIL tercatat memiliki jumlah saham publik terbesar di kelompok perusahaan pailit, yakni 8,16 miliar saham atau setara 39,89 persen dari total saham beredar.
Sementara itu, SBAT memiliki porsi kepemilikan publik tertinggi dalam kelompok tersebut, yakni mencapai 51,52 persen.
Berikut daftar tujuh emiten berstatus pailit yang dijadwalkan delisting pada 10 November 2026.
Tabel 1. Emiten Berstatus Pailit
Kode Saham | Nama Emiten | Jumlah Saham Publik | Porsi Publik |
|---|---|---|---|
SRIL | Sri Rejeki Isman | 8,16 miliar | 39,89% |
TDPM | Tianrong Chemicals Industry | 2,88 miliar | 27,49% |
SBAT | Sejahtera Bintang Abadi Textile | 2,45 miliar | 51,52% |
Omni Inovasi Indonesia | 2,22 miliar | 30,36% | |
TOYS | Sunindo Adipersada | 565,91 juta | 39,43% |
Cowell Development | 312,06 juta | 6,41% | |
MTRA | Mitra Pemuda | 169,99 juta | 22,08% |
Sumber: Data RTI sebagaimana dikutip dalam laporan terkait.
Selain kelompok emiten pailit, terdapat 11 perusahaan yang dijadwalkan delisting setelah mengalami suspensi perdagangan selama lebih dari 50 bulan.
Dari kelompok tersebut, PT Sugih Energy Tbk (SUGI) memiliki jumlah saham publik terbesar, yakni mencapai 16,43 miliar saham atau setara 66,23 persen dari total saham beredar.
Sementara itu, PT Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP) mencatatkan porsi kepemilikan publik tertinggi sebesar 87,38 persen, disusul PT Jaya Bersama Indo Tbk (DUCK) sebesar 87 persen.
Porsi saham publik yang besar juga terlihat pada PT Envy Technologies Indonesia Tbk (ENVY) sebesar 86,68 persen dan PT Polaris Investama Tbk (PLAS) sebesar 84,44 persen.
Berikut daftar 11 emiten yang mengalami suspensi perdagangan berkepanjangan.
Tabel 2. Emiten dengan Suspensi Lebih dari 50 Bulan
Kode Saham | Nama Emiten | Jumlah Saham Publik | Porsi Publik |
|---|---|---|---|
SUGI | Sugih Energy | 16,43 miliar | 66,23% |
MABA | Marga Abhinaya Abadi | 11,05 miliar | 71,92% |
LCGP | Eureka Prima Jakarta | 4,91 miliar | 87,38% |
ENVY | Envy Technologies Indonesia | 1,56 miliar | 86,68% |
DUCK | Jaya Bersama Indo | 1,12 miliar | 87,00% |
PLAS | Polaris Investama | 999,94 juta | 84,44% |
Golden Plantation | 864,36 juta | 23,58% | |
Limas Indonesia Makmur | 620,69 juta | 78,78% | |
Triwira Insanlestari | 336,37 juta | 28,03% | |
Northcliff Citranusa Indonesia | 229,61 juta | 39,25% | |
UNIT | Nusantara Inti Corpora | 30,92 juta | 41,00% |
Sumber: Data RTI sebagaimana dikutip dalam laporan terkait.
Besarnya kepemilikan publik pada sejumlah emiten tersebut menunjukkan bahwa proses delisting tidak hanya berkaitan dengan status pencatatan perusahaan, tetapi juga menyangkut kepastian penyelesaian investasi pemegang saham minoritas.
Terlebih, beberapa emiten memiliki porsi saham publik di atas 80 persen. Kondisi ini membuat transparansi mekanisme buyback dan perlindungan hak investor menjadi aspek penting dalam pelaksanaan penghapusan pencatatan.
Risiko Likuiditas Mengintai Pemegang Saham
Head of Research RHB Sekuritas Indonesia, Andrey Wijaya, menilai rencana delisting terhadap 18 emiten merupakan bagian dari upaya memperbaiki kualitas dan integritas pasar modal Indonesia.
Menurutnya, penghapusan pencatatan terhadap perusahaan yang tidak lagi memenuhi persyaratan dapat memberikan kepastian terhadap status emiten sekaligus mendukung kredibilitas pasar dalam jangka panjang.
Namun, dalam jangka pendek, kebijakan tersebut dapat memunculkan kekhawatiran bagi investor ritel yang masih memegang saham perusahaan terkait, terutama apabila penyelesaian kewajiban buyback belum memiliki kepastian.
Andrey menilai mekanisme pembelian kembali saham menjadi salah satu instrumen penting untuk melindungi kepentingan pemegang saham publik apabila diwajibkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Buyback dapat memberikan kesempatan bagi investor untuk melepas kepemilikan sebelum saham perusahaan tidak lagi dapat diperdagangkan melalui mekanisme reguler BEI.
Meski demikian, pelaksanaannya perlu memperhatikan transparansi harga, kejelasan jadwal, serta kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya.
Selain persoalan buyback, investor juga menghadapi risiko likuiditas setelah delisting berlaku efektif.
Pasalnya, penghapusan pencatatan saham tidak secara otomatis menghilangkan hak kepemilikan investor secara hukum. Namun, saham yang telah delisting tidak lagi dapat ditransaksikan melalui mekanisme perdagangan reguler di BEI.
Transaksi di luar bursa masih dimungkinkan, tetapi pencarian pembeli, penentuan harga, hingga proses penyelesaian transaksi berpotensi menjadi lebih sulit.
Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko kerugian, terutama bagi investor yang membutuhkan likuiditas atau ingin segera melepaskan kepemilikan saham.
Andrey juga mengingatkan bahwa buyback tidak selalu menjamin investor memperoleh kembali seluruh nilai investasi awalnya.
Karena itu, menurutnya, otoritas perlu memastikan mekanisme penyelesaian yang jelas, melakukan pengawasan terhadap kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban, serta menegakkan ketentuan apabila ditemukan pelanggaran.
Delisting Jadi Ujian Perlindungan Investor
Head of Research Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Rully Wisnubroto, turut menilai penghapusan pencatatan terhadap 18 emiten merupakan langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan kredibilitas pasar modal Indonesia.
Menurutnya, perusahaan yang mengalami persoalan keberlanjutan usaha atau suspensi perdagangan berkepanjangan membutuhkan kepastian penyelesaian agar tidak terus tercatat di bursa tanpa kejelasan status.
Meski demikian, dampak kebijakan tersebut terhadap kepercayaan investor akan sangat bergantung pada bagaimana hak pemegang saham publik dilindungi selama proses delisting berlangsung.
Di sisi lain, BEI menyatakan akan memperkuat transparansi informasi, pemantauan, serta pembinaan terhadap perusahaan tercatat. Koordinasi dengan OJK dan pihak terkait juga terus dilakukan untuk memastikan penanganan sesuai ketentuan.
Investor diimbau mencermati keterbukaan informasi masing-masing emiten, khususnya perkembangan realisasi buyback dan mekanisme penyelesaian hak pemegang saham publik.
Dengan jadwal delisting yang ditetapkan pada 10 November 2026, penyelesaian kewajiban pembelian kembali saham menjadi salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan.
Bagi investor, persoalan utamanya bukan hanya hilangnya akses perdagangan saham melalui bursa, tetapi juga kepastian mengenai mekanisme dan nilai yang dapat diperoleh apabila kepemilikannya dilepas.
Sementara bagi otoritas pasar modal, pelaksanaan delisting terhadap 18 emiten tersebut menjadi ujian dalam menyeimbangkan penegakan aturan pencatatan dengan perlindungan terhadap hak investor publik.
