Emitenhub.com - Pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menjadi salah satu penentu arah pasokan mineral kritis dan logam tanah jarang global. Keduanya dijadwalkan melakukan perundingan langsung di Gedung Putih pada Kamis, 24 September 2026, dengan salah satu agenda paling sensitif menyangkut logam tanah jarang.
Melansir Forbes, pembahasan logam tanah jarang menjadi krusial karena dapat menentukan kestabilan produsen Amerika Serikat (AS). Isu ini berakar pada kebijakan Tiongkok yang pada 9 Oktober 2025 mengumumkan paket kontrol ekspor baru atas logam tanah jarang.
Ketegangan itu sempat mereda setelah pertemuan Trump dan Xi pada 30 Oktober 2025, ketika Tiongkok sepakat menangguhkan paket tersebut selama satu tahun hingga 10 November 2026, dengan penangguhan berlaku efektif 7 November 2025. Sebagai imbal balik, AS menangguhkan affiliate rule, yakni aturan yang memperluas pembatasan ekspor ke perusahaan yang 50% atau lebih dimiliki entitas dalam daftar hitam. Penangguhan ini tidak mencakup kontrol ekspor Tiongkok yang diberlakukan pada April 2025, yang tetap berjalan.
Menjelang berakhirnya masa penangguhan, AS diperkirakan berupaya memperpanjangnya. Menurut NPR, AS juga akan mempersoalkan larangan ekspor logam tanah jarang Tiongkok ke Jepang, serta perusahaan-perusahaan yang belum menerima lisensi ekspor untuk unsur tanah jarang yang dibutuhkan dalam magnet khusus.
Urgensi ini tidak lepas dari dominasi Tiongkok dalam pemurnian mineral penting tersebut. Berdasarkan laporan International Energy Agency (IEA), Tiongkok menjadi pemurni utama 19 dari 20 mineral strategis yang dianalisis, dengan pangsa pasar rata-rata sekitar 70%.
Dominasi itu makin kentara pada logam tanah jarang untuk magnet berbagai industri, terutama neodymium, praseodymium, dysprosium, dan terbium. Tiongkok menyumbang sekitar 60% produksi tambang global pada 2024, dan pangsanya bahkan mencapai sekitar 91% pada tahap pemisahan serta pemurnian.
Konsentrasi pasokan ini membuat industri di luar Tiongkok rentan. IEA memperkirakan hingga US$6,5 triliun aktivitas ekonomi per tahun di luar Tiongkok berisiko jika kontrol ekspor tanah jarang diterapkan penuh, terutama di sektor otomotif, elektronik, dan transportasi.
Di luar keuntungan langsung, dominasi Beijing atas mineral-mineral ini memberikan pengaruh geopolitik yang sulit ditandingi.
Sementara itu, upaya AS di dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada Tiongkok berjalan sangat lambat. Forbes melaporkan hal tersebut disebabkan hambatan tradisional Amerika, yakni perizinan yang rumit.
Defense Logistics Agency dari Departemen Pertahanan AS berupaya mengatasi persoalan ini melalui prerogatif militernya. Meski begitu, mengurai ketergantungan AS pada logam tanah jarang Tiongkok diperkirakan membutuhkan waktu yang lama.
Strategi AS Mengejar Pasokan Logam Tanah Jarang
Meski saat ini masih bergantung pada logam tanah jarang Tiongkok, AS terus berupaya menjalin kesepakatan dengan berbagai negara untuk mengamankan pasokan dan melawan dominasi Beijing. Melansir Council on Foreign Relations, di balik upaya perdamaian AS terhadap negara-negara yang berkonflik, terdapat kepentingan mengakses mineral kritis.
Ukraina menjadi salah satu mitranya. Pada 30 April 2025, Ukraina dan AS menandatangani kesepakatan terkait energi, infrastruktur, dan mineral penting. Negara itu memiliki sekitar 5% mineral mentah kritis dunia, termasuk sekitar 19 juta ton grafit, serta cadangan besar titanium, lithium, dan uranium.
Kepentingan serupa muncul dalam hubungan dengan Rusia. Pada Agustus di tahun yang sama, Trump membahas kesepakatan energi dengan Putin dalam pertemuan di Alaska. Disinyalir, keduanya juga membahas penambangan bersama logam tanah jarang di Arktik.
Afrika pun tak luput dari perhatian. Upaya perdamaian antara Republik Demokratik Kongo dan Rwanda menjadi pintu masuk, ketika pada 5 Desember 2025 Presiden RD Kongo Felix Tshisekedi dan Presiden Rwanda Paul Kagame mengunjungi Washington untuk memformalkan kesepakatan damai. Di sela acara itu, AS dan RD Kongo menandatangani kemitraan strategis tentang mineral penting serta kerja sama keamanan, yang memberi perusahaan-perusahaan AS akses istimewa ke cadangan mineral Kongo.
Hubungan AS dengan Pakistan juga menghangat seiring Pakistan mempromosikan sektor mineral kritisnya. Negara ini diperkirakan memiliki mineral kritis senilai sekitar US$6 triliun, terutama di Provinsi Balochistan. Pada September 2025, kedua pihak mengumumkan Pakistan akan menyediakan mineral penting dan logam tanah jarang kepada AS. Tak lama berselang, sebuah perusahaan tambang di Missouri menandatangani nota kesepahaman senilai US$500 juta dengan konglomerat milik militer Pakistan untuk membangun kilang polimetal.
Langkah ekspansi juga menyasar Greenland. Perusahaan asal AS, Greenland Mines, menyelesaikan akuisisi Proyek Sarfartoq senilai US$35 juta, terdiri atas US$20 juta tunai dan US$15 juta dalam bentuk saham, sebagaimana dilansir Mining.com. Transaksi tersebut ditutup pada 1 September 2026.
Sebelumnya, Pemerintah Greenland telah menyetujui pengalihan tidak langsung lisensi eksplorasi mineral MEL 2020-32 untuk Sarfartoq Carbonatite Complex dari Neo Performance Materials Inc. (Kanada) kepada Greenland Mines.
Menurut penilaian awal (Initial Assessment), Proyek Sarfartoq di barat daya Greenland dapat memproses sekitar 1,4 juta ton bijih per tahun selama masa operasi sembilan tahun.
Melansir S&P Global, Greenland Mines memperkirakan produksi tahunan oksida Nd-Pr dari deposit ST1 saja setara dengan sekitar 34% oksida Nd-Pr yang dimurnikan di luar Tiongkok pada tingkat konsumsi 2025. Namun, angka tersebut merupakan estimasi perusahaan pada tahap awal dan bergantung pada pelaksanaan rencana tambang, sehingga belum menggambarkan pasokan aktual.
