Pidato Prabowo Buka Katalis Saham, Tapi Analis Ingatkan Jangan Terjebak Euforia RAPBN 2027

Emitenhub.com - Katalis baru bagi pasar saham berpotensi terbuka usai pidato Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR sekaligus penyampaian RAPBN 2027 pekan lalu.

Sejumlah program dinilai membuka ruang pertumbuhan permintaan, investasi, kontrak, hingga pembiayaan di sektor-sektor tertentu. Bagi investor, agenda pemerintah ini terasa penting lantaran datang saat pasar mulai memasuki fase stock picking seusai musim laporan keuangan semester I/2026.

Pasar pun akan kian memburu emiten yang memiliki keterkaitan langsung dengan belanja pemerintah dan kebijakan strategis, sekaligus perusahaan dengan kapasitas menangkap pertumbuhan dari program tersebut.

Sektor perbankan berpeluang menuai manfaat dari peningkatan aktivitas ekonomi dan pembiayaan. Hilirisasi, energi, pangan, infrastruktur, properti, konstruksi, kesehatan, hingga industri dasar juga berpotensi mengantongi katalis dari arah kebijakan baru pemerintah.

Meski begitu, besarnya agenda pemerintah belum otomatis menjadi katalis bagi seluruh saham dalam sektor terkait. Tantangan utamanya terletak pada seberapa cepat kebijakan berubah menjadi proyek, kontrak, pendapatan, dan pada akhirnya laba perusahaan.

Ruang fiskal yang terbatas, ketergantungan sejumlah proyek pada APBN, kemampuan eksekusi kementerian dan BUMN, serta kepastian regulasi bakal menentukan seberapa besar manfaat yang dapat ditangkap emiten. Karena itu, investor kini perlu memilah perusahaan yang sekadar memiliki eksposur terhadap tema kebijakan dengan emiten yang benar-benar berposisi strategis dalam rantai nilai program pemerintah.

Head of Research & Chief Economist Mirae Asset Sekuritas Indonesia Rully Arya Wisnubroto memprediksi di tengah gencarnya belanja pemerintah, sektor hilirisasi hingga konsumer bakal menjadi penuai keuntungan terbesar dari arah kebijakan ekonomi ke depan. Hanya saja, sektor konsumer bergantung pada upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat.

"Kalau masalah investasi hilirisasi itu kan jangka panjang. Seenggaknya penciptaan lapangan kerja ini paling krusial. Jadi ini kan seharusnya efek ke sektor konsumer. Demand untuk service telco juga pasti akan terpengaruh kalau daya belinya lebih bagus," katanya.

Hingga akhir 2026, Mirae memprediksi pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 4,8% dengan BI Rate di level 6%. Nilai tukar rupiah juga diproyeksi bergerak ke Rp18.000 per dolar AS, sementara yield SBN 10 tahun diperkirakan 7,50%.

Rully menjelaskan kondisi pasar kini mulai bergeser dari fokus mempertahankan nilai tukar menuju kebijakan yang menopang pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, eksekusi fiskal, likuiditas perbankan, dan kualitas laba emiten bakal menjadi faktor penting bagi pergerakan IHSG.

Terhadap berbagai optimisme pemerintah dalam RAPBN 2027, Rully menilai pasar cenderung bersikap wait and see. Sinyalnya tampak dari torehan net sell asing yang membayangi pasar saham pada Jumat (14/8/2026), bertepatan dengan hari pidato kenegaraan.

"Lebih ke cautious ya. Kalau memang benar tercapai target [pertumbuhan ekonomi] 6% sih pasti bagus. Tapi memang saat ini yang perlu diwaspadai adalah kalau sekarang yang sebenarnya dibutuhkan lebih ke stabilitas. Takutnya kalau terlalu pro-growth, dari sisi likuiditasnya akan semakin mengetat," katanya.

Di sisi lain, Head of Research KISI Sekuritas Muhammad Wafi menerangkan setidaknya ada dua sektor yang bakal merasakan efek kebijakan pemerintah lebih cepat. Pertama, sektor perbankan, lantaran memperoleh multiplier effect secara langsung lewat pendanaan.

Selain itu, sektor energi dan hilirisasi yang telah memiliki infrastruktur terbangun turut menjadi penerima efek kebijakan yang lebih cepat. Kondisinya berbeda dengan sektor properti atau perumahan yang butuh waktu lebih lama untuk memperlihatkan implikasinya ke pasar.

"[Multiplier effect] terbesar via BUMN karya atau konstruksi. Hanya saja, translasi ke profitabilitas cukup menantang karena permasalahan struktur cashflow mereka. Perbankan lebih clean multiplier via kredit ke seluruh value chain proyek," tegas Wafi, Selasa (18/8/2026).

Menurut Wafi, kendati sejumlah saham telah menguat signifikan sepanjang tahun ini, beberapa sektor masih menyimpan potensi penguatan lanjutan. Hal itu terutama ditopang sentimen fundamental yang membarengi sektor tersebut. Ia menilai saham dengan katalis konkret telah terbukti memiliki ruang untuk re-rating ke depan.

"Fiskal spending tidak otomatis ditranslasi ke profitabilitas given cashflow yang buruk. Defisit APBN 2027 besar mempunyai execution risk, given realisasi versus target seringkali gap," katanya.

Wafi menilai target pertumbuhan ekonomi 6% yang dipatok pemerintah cenderung ambisius. Pasar disebut merespons target ini sebagai sinyal kepercayaan dalam jangka pendek, sekaligus kehati-hatian dalam jangka panjang. "Pasar merespons ini dalam dua layer. Dalam jangka pendek naik karena sinyal kepercayaan dan dalam jangka panjang pasar lebih memeriksa dengan cermat apakah didukung program daripada sekadar angka aspiratif. Ini bukan blind optimism, ada health skepticism built-in," katanya, Jumat (14/8/2026).

Menurutnya, setidaknya ada tiga hal yang perlu diwaspadai investor atas target anyar pemerintah pada 2027. Pertama, kesenjangan antara target pertumbuhan ekonomi 6% dan realisasi tahun ini, yang tergolong lompatan ambisius.

Kedua, target belanja Rp4.097,2 triliun dengan pendapatan Rp3.426 triliun disebut menyisakan defisit yang signifikan. Wafi menekankan kualitas belanja semestinya menjadi hal yang dikedepankan pemerintah.

"Investor asing sensitif terhadap persepsi risiko. IHSG baru tertekan dari sentimen MSCI. Optimisme ini terjadi di tengah kredibilitas yang masih perlu dibuktikan track record," tegasnya.

RAPBN 2027 Bukan Penentu Tunggal Keputusan Investasi

Senior Vice President Head of Retail Marketing & Product Development Division Henan Putihrai Asset Management Reza Fahmi menerangkan RAPBN 2027 hanya menjadi salah satu faktor yang mendasari pengambilan keputusan investasi reksa dana.

Ia menilai hal itu bukan faktor tunggal dalam upaya Henan menentukan keputusan investasi. Menurutnya, perlu ditelisik lebih jauh bagaimana ekspektasi yang terbangun diterjemahkan menjadi peningkatan aktivitas ekonomi dan pertumbuhan pendapatan emiten terkait.

"Kami juga perlu melihat apakah manfaat tersebut sudah tecermin dalam valuasi pasar. Ketika ekspektasi terhadap suatu kebijakan sudah terlalu tinggi, sementara realisasinya belum mengikuti, ruang kenaikannya tentu dapat menjadi lebih terbatas," tegasnya, Selasa (18/8/2026).

Henan AM enggan merinci lebih jauh rencana strategis perusahaan dalam mengakumulasi saham-saham terkait RAPBN 2027, dengan menegaskan RAPBN hanya menjadi salah satu input dalam proses pemilihan saham reksa dana. Reza memprediksi fokus investor akan kian bergeser ke perusahaan dengan fundamental solid yang mampu mengonversi perbaikan aktivitas ekonomi menjadi pertumbuhan pendapatan.

"Alokasi investasi bersifat dinamis dan didasarkan pada kombinasi fundamental, valuasi, prospek pendapatan, kondisi likuiditas, serta perubahan risiko pasar. RAPBN 2027 menjadi salah satu faktor yang kami perhitungkan, tetapi bukan satu-satunya dasar untuk menentukan perubahan eksposur," tegasnya.

Senada, Direktur Panin Asset Management Rudiyanto menerangkan pihaknya lebih mengutamakan saham dari perusahaan yang mampu tumbuh secara organik. Menurutnya, secara historis proyek pemerintah justru menghasilkan margin rendah dan rawan tertunda akibat persoalan tata kelola. Dalam konteks investasi saham, ia menilai ketimbang berharap pada belanja pemerintah, lebih baik menaruh harapan pada pengelolaan APBN yang disiplin, kebijakan dan regulasi yang lebih propasar, hingga penegakan hukum yang teratur. "Biasanya dalam konteks analisa fundamental, kami lebih fokus pada perusahaan yang mampu menumbuhkan pendapatan dan laba bersih secara organik. Kalau dapat proyek pemerintah, itu bonus saja, tapi bukan itu acuan utamanya," tegasnya, Selasa (18/8/2026).

Kendati begitu, Rudi menerangkan pihaknya masih menyukai sektor komoditas dan energi dalam meracik reksa dana. Preferensi itu sejalan dengan harga komoditas yang tinggi belakangan, yang turut mendorong kian positifnya laporan keuangan perusahaan.

Sementara untuk sektor perbankan, Panin cenderung underweight lantaran belum ada kepastian soal penyaluran kredit ke program prioritas pemerintah. Beberapa hal yang dicermati antara lain mekanisme gagal bayar dan penggantian kerugian oleh pemerintah.