Emitenhub.com - Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menegaskan pengembangan bahan bakar nabati (biofuel) dari B50 hingga B100 tidak akan merambah hutan primer. Pemerintah berkomitmen memanfaatkan lahan terdegradasi seluas 12,7 juta hektare untuk menopang program itu, demi menjaga keberlanjutan lingkungan sekaligus memacu kemandirian energi nasional.
"Biofuel yang tadi disebut oleh Pak Bahlil, B50 sampai B100, itu nanti sumber-sumbernya itu nanti dari hutan yang rusak, bukan hutan primer," ujar Hashim dalam Investor Daily Summit 2026 di Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Lahan yang dibidik adalah kawasan yang sudah kehilangan potensi kayu produktif dan berubah menjadi semak belukar. Area seperti ini, menurut Hashim, justru kerap menjadi pemicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
"Itu hutan, tapi tidak ada kayu lagi, sudah ditebang, sudah semak belukar dan sebagainya. Itu yang sebetulnya yang sumber Karhutla, itu hutan-hutan rusak itu," katanya.
Target B50 dan setop impor solar
Pengalihan fungsi lahan terdegradasi menjadi area budi daya bahan baku biofuel dipandang sebagai solusi ganda: merehabilitasi kawasan rawan bencana sekaligus menopang pasokan energi terbarukan.
Pemerintah menetapkan target besar dalam pengembangan biofuel untuk menekan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Lewat peta jalan energi terbarukan, porsi campuran bahan bakar nabati di sektor transportasi dan industri dinaikkan bertahap. Salah satu target jangka pendek hingga menengah adalah mandatori biodiesel B50, campuran 50 persen minyak sawit mentah (CPO) dan 50 persen solar, yang ditargetkan menyetop impor solar sepenuhnya. Implementasi B50 diproyeksikan menghemat devisa hingga Rp170 triliun sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pelopor energi berbasis sawit.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menagih tenggat implementasi mandatori B60 kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, seusai peluncuran B50 pada Kamis (9/7/2026) di Karawang.
"Terima kasih para ilmuwan dari kampus-kampus, teruskan pengkajian ini. Terima kasih Pertamina dan semua jajaranmu ya, teruskan jangan berhenti di B50 kalau bisa B60. Bulan apa B60?" tanya Prabowo di Rest Area KM 57, Karawang, Jawa Barat.
Bahlil menjawab singkat bahwa B60 ditargetkan pada 2028.
Prabowo mengungkapkan semula ingin langsung mendorong mandatori B100, tapi akhirnya memilih menaikkan B40 ke B50 atas keyakinan para menterinya bahwa B50 saja sudah cukup menghentikan impor solar.
"Sejak saya belum dilantik sampai saya dilantik, saya teruskan saya dorong saya menuntut dari tim saya kemandirian energi. B40 tidak cukup, bahkan pada saat itu saya mendorong ke B100. Akan tetapi, menteri-menteri saya meyakinkan saya bahwa dengan B50 saja kita sudah tidak impor solar lagi," kata Prabowo.
Ia memposisikan program ini sebagai bukti kemampuan bangsa mengelola kekayaan alamnya sendiri, dan menyebutnya tonggak penting menuju kemandirian energi. Prabowo juga memaparkan tiga faktor krusial bagi kedaulatan bangsa di era modern, yakni ketahanan pangan, energi, dan air, yang sejalan dengan parameter Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Kebutuhan bahan baku dan dampak ekonomi B50
Prabowo menegaskan kelangsungan hidup sebuah bangsa di era modern bertumpu pada tiga hal, yakni kemampuan memenuhi pangan, menguasai sumber energi sendiri, serta memiliki sumber air.
"Makan, energi, air. Hampir semua pakar peradaban manusia sadar dan mengerti, tanpa tiga hal ini suatu bangsa sulit untuk survive (bertahan). Sulit untuk kita berdaulat, sulit untuk kita sejahtera, sulit untuk kita makmur," tegasnya.
Dari sisi teknis, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memaparkan B50 membutuhkan FAME sebanyak 16,7 sampai 18 juta kiloliter, dengan kebutuhan minyak sawit mentah (CPO) 15,2 sampai 16,3 juta ton. Pasokan sebesar itu, menurutnya, cukup untuk menyetop impor solar.
"Kami laporkan Bapak Presiden bahwa untuk solar, total konsumsi kita Bapak itu rata-rata di angka 38 juta sampai dengan 40 juta kilo liter solar per tahun. Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3 sampai 4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali," ujar Bahlil.
Dampak ekonominya diproyeksikan berlapis. Jika B40 menghemat devisa Rp133,3 triliun, B50 diperkirakan mengereknya hingga Rp170 triliun. Kebijakan ini juga dibidik menaikkan nilai tambah CPO dari Rp20,92 triliun menjadi sekitar Rp23,49 triliun, menyerap sekitar 2,1 juta tenaga kerja, serta memangkas emisi gas rumah kaca hingga 44,46 juta ton CO2 pada 2026.
Secara aturan, B50 mewajibkan pencampuran biodiesel 50 persen untuk semua BBM jenis solar. Badan usaha bahan bakar nabati, bahan bakar minyak, dan penyalur wajib memenuhi standar dan mutu sesuai spesifikasi yang ditetapkan. Pelanggaran, baik gagal mencampur maupun gagal menyalurkan sesuai target 50 persen, dapat dikenai sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha.
