BSI (BRIS) Siap Eksekusi Free Float 15%, Danantara Siapkan Skenario Kejutan Tahun Depan!

PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) menyatakan kesiapannya untuk memenuhi ketentuan batas minimum kepemilikan saham publik (free float) sebesar 15 persen yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Terkait rancangan strategi eksekusi untuk mencapai target tersebut, manajemen menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada para pemegang saham pengendali.

Sebagai catatan, struktur kepemilikan BSI saat ini dikendalikan oleh tiga bank pelat merah raksasa yang berada di bawah komando Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Ketiga entitas pengendali tersebut meliputi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan porsi dominan sebesar 51,47 persen, disusul oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Divisi PPA sebesar 23,24 persen, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang menggenggam 15,38 persen saham.

Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menyuarakan optimisme perseroan dalam melampaui ambang batas kepemilikan publik 15 persen tersebut pada tahun depan. Posisi saat ini, porsi free float saham BSI yang beredar di pasar baru menyentuh level 9,33 persen, masih berada di bawah ketentuan minimum otoritas bursa.

"Terkait free float, kita targetkan seharusnya bisa rampung tahun depan. Jadi, tahun depan kita proyeksikan akan bisa melewati batas 15 persen tersebut," tegas Anggoro saat dijumpai di The Tower, Jakarta, pada Rabu (1/7/2026).

Manuver emiten bank syariah terbesar di Indonesia ini untuk mendongkrak porsi saham beredar di masyarakat menjadi sentimen krusial yang patut dicermati oleh para pelaku pasar. Selain demi mematuhi regulasi ketat dari BEI, langkah pemenuhan free float ini diyakini akan menjadi katalis positif untuk memompa likuiditas perdagangan saham perseroan ke depannya.

Anggoro meyakini bahwa proses pemenuhan ketentuan minimal saham beredar atau free float BRIS akan berjalan mulus tanpa hambatan berarti. Keyakinan ini didasari oleh adanya keselarasan visi strategis di antara para pemegang saham pengendali perseroan. Terkait skema dan langkah konkret yang akan diambil, manajemen BSI menyerahkan keputusan akhir kepada para pemegang saham pengendali yang saat ini berkoordinasi secara intensif dengan Danantara.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa manajemen BSI sejatinya tidak pasif dan turut merumuskan serta mengkaji sejumlah skenario alternatif di ranah internal. Namun, hasil rumusan tersebut pada akhirnya diserahkan kembali untuk dieksekusi oleh pihak pengendali.

"Itu di Danantara, keputusannya ada di pemegang saham. Jadi, kami posisinya lebih kepada mengikuti arah pemegang saham, mau menggunakan opsi yang mana. Kami secara internal sudah membahas beberapa opsi, namun untuk eksekusinya tetap berada di tangan pemegang saham," paparnya.

Komitmen BSI dalam mengakselerasi pemenuhan batas minimal saham publik ini bertepatan dengan momentum pengetatan regulasi di pasar modal Tanah Air. Langkah ini sangat sejalan dengan kebijakan BEI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tengah gencar menegakkan aturan aksesibilitas dan likuiditas pasar. Kepatuhan terhadap regulasi free float ini tidak hanya menghindarkan perseroan dari potensi sanksi, tetapi juga diharapkan mampu menciptakan ekosistem perdagangan saham BRIS yang lebih likuid, efisien, dan atraktif bagi para investor ritel maupun institusi.

Bursa Efek Indonesia (BEI) diketahui tengah melakukan reformasi secara bertahap terkait ketentuan batas minimum saham yang beredar di publik bagi seluruh perusahaan tercatat. Melalui regulasi teranyarnya, otoritas bursa resmi mendongkrak ambang batas minimal free float menjadi 15 persen. Angka ini melonjak tajam hingga dua kali lipat dibandingkan ketentuan sebelumnya yang hanya mematok porsi sebesar 7,5 persen.

Langkah strategis penyesuaian aturan tersebut sengaja diimplementasikan oleh BEI guna memompa volume likuiditas perdagangan harian di pasar modal. Selain itu, kebijakan ini juga dirancang untuk menciptakan keadilan dalam mekanisme transaksi, sekaligus menekan potensi terjadinya praktik pembentukan harga saham yang tidak wajar akibat dominasi pihak-pihak tertentu.