Saham

Asuransi Salim (AHAP) Gelar Rights Issue Oktober, Bidik Rp175 Miliar

Ringkasan Cepat

PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. (AHAP) menggelar rights issue pada Oktober 2026 dengan menerbitkan maksimal 3,5 miliar saham di harga Rp50, berpotensi meraih Rp175 miliar. Pengendali PT Asuransi Central Asia siap menyerap seluruh haknya lewat konversi pinjaman dan setoran tunai. Aksi ini untuk memenuhi syarat ekuitas minimum POJK 23/2023 sebesar Rp250 miliar pada akhir 2026.

• 1 menit membaca
R
Oleh Rio Henanto
Logo PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk (AHAP) terkait rencana rights issue pada Oktober 2026

Logo PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk (AHAP) terkait rencana rights issue pada Oktober 2026 (Foto:AHAP)

Emitenhub.com - PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. (AHAP) bersiap menggelar rights issue pada Oktober 2026, menyusul lampu hijau dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Merujuk prospektus terbaru, Sabtu (26/9/2026), perseroan memproyeksikan Pernyataan Efektif dari regulator terbit pada 28 September 2026. Restu pemegang saham sendiri sudah dikantongi sejak awal Juli.

Jadwalnya sudah tersusun. Tanggal cum rights dipatok 6 Oktober 2026, sementara perdagangan rights berlangsung pada 12-16 Oktober 2026.

Lewat aksi ini, perusahaan asuransi milik taipan Anthoni Salim itu bakal melepas maksimal 3,5 miliar saham biasa bernilai nominal Rp50 per saham. Harga pelaksanaannya juga dipatok Rp50, membuka peluang perolehan dana hingga Rp175 miliar.

Pemegang saham lama kebagian jatah lewat rasio 7:1. Artinya, tiap tujuh saham lama memberi hak atas satu HMETD yang bisa ditebus sesuai harga pelaksanaan.

Sokongan datang dari pengendali. PT Asuransi Central Asia (ACA) menyatakan siap menyerap seluruh haknya, yang berdasarkan kepemilikan saat ini setara 2,19 miliar rights atau 62,58%. Penyerapannya ditempuh lewat konversi pinjaman subordinasi Rp30 miliar, sedangkan sisanya Rp79,5 miliar dibayar tunai.

Ada tenggat regulasi yang mendorong langkah ini. Rights issue digelar demi memenuhi POJK 23/2023 soal ekuitas minimum perusahaan asuransi, yang mensyaratkan Rp250 miliar pada tahap pertama paling lambat 31 Desember 2026. Seluruh dana hasil aksi akan dialihkan menjadi modal kerja.

Iklan