Anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) dipangkas dari Rp330 Triliun Jadi di Bawah Rp200 Triliun. Menkeu Jamin Kualitas Gizi Tidak Berkurang dan APBN Makin Aman!
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan resmi memangkas drastis anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari awal Rp330 triliun menjadi di bawah Rp200 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemotongan ratusan triliun ini murni karena perbaikan tata kelola demi menyelamatkan APBN dari defisit, tanpa mengurangi kualitas gizi per porsi. Kemenkeu bahkan menerjunkan tim khusus DJPb untuk mengawasi ketat eksekusi program ini di daerah setiap dua bulan sekali.
Ilustrasi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan keterangan pers terkait efisiensi pemangkasan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi di bawah Rp200 triliun.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berada di bawah naungan Badan Gizi Nasional (BGN) bakal dipangkas secara signifikan. Anggaran yang semula dipatok sebesar Rp330 triliun dipastikan menyusut tajam hingga berada di bawah level Rp200 triliun.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa pemangkasan ini merupakan murni hasil efisiensi dari proposal tata kelola usulan BGN. Purbaya menjamin penghematan tersebut tidak akan mereduksi standar kualitas gizi dari setiap porsi makanan bagi para penerima manfaat. Langkah efisiensi berskala jumbo ini sekaligus diklaim menjadi katalis positif yang mengamankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari ancaman tekanan defisit.
Dalam sesi wawancara di Kantor Kemenkeu pada Jumat (26/6/2026), Purbaya mengindikasikan bahwa kalkulasi anggaran skala penuh sebelumnya yang sempat menembus angka Rp330 triliun memiliki catatan masalah pada sisi tata kelola keuangannya. Menurutnya, skema eksekusi anggaran terdahulu dinilai kurang rasional sehingga manajemen baru BGN mengambil keputusan tegas untuk melakukan pemotongan secara masif.
"Programnya adalah program yang bagus, tinggal implementasinya yang diperbaiki. Pengurangannya cukup signifikan, yang jelas anggaran kita menjadi lebih aman," ungkap Purbaya.
Ia menambahkan bahwa upaya perombakan tata kelola ini mutlak diperlukan demi menjaga keberlanjutan program MBG tanpa harus mengorbankan stabilitas ruang fiskal negara. Ke depan, publik dan pelaku pasar akan mencermati efektivitas dari implementasi skema anggaran baru ini.
Pemerintah mengestimasikan pagu akhir komitmen program Makan Bergizi Gratis (MBG) pascalangkah efisiensi akan merosot tajam hingga berada di bawah level Rp200 triliun. Purbaya mengamini masuknya proposal baru yang menampilkan struktur efisiensi lebih optimal, kendati ruang untuk penyesuaian susulan dinilai masih terbuka.
Terkait ramainya klaim Wakil Kepala BGN mengenai nilai penghematan yang sudah menembus angka Rp40 triliun, Menkeu enggan mengunci angka secara definitif. Namun, ia memberikan sinyal persetujuan dan menyerahkan rincian kalkulasi tersebut kepada pihak BGN selaku eksekutor teknis.
Pengawasan Ketat Cegah Kebocoran Anggaran
Sebagai langkah mitigasi strategis terhadap potensi kebocoran dana dan risiko benturan kepentingan, Kemenkeu akan mengambil langkah proaktif. Pemerintah bersiap menerjunkan tim khusus dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) untuk mengawal dan mengawasi langsung eksekusi program MBG secara berkala di berbagai kabupaten dan kota.
Tim pengawas ini ditugaskan untuk melakukan evaluasi ketat dengan siklus peninjauan setiap dua bulan sekali. Intervensi pengawasan dari otoritas fiskal ini dipastikan berjalan berdasarkan permintaan resmi dari Badan Gizi Nasional. Sinergi lintas instansi ini diharapkan mampu menggaransi transparansi sekaligus memperkuat akuntabilitas tata kelola dari salah satu program prioritas pemerintah tersebut.
Purbaya memaparkan bahwa Kemenkeu memiliki sumber daya manusia yang tersebar luas melalui jaringan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di daerah. Pihaknya akan segera membentuk tim khusus guna memonitor jalannya pelaksanaan program di tingkat kabupaten dan kota.
Langkah evaluasi rutin dua bulanan ini sengaja diambil untuk menghindari benturan kepentingan (clash of interest) yang berpotensi muncul apabila fungsi pengawasan hanya mengandalkan pihak internal BGN semata. Ia juga menegaskan bahwa pelibatan DJPb ini merupakan permintaan langsung dari Kepala BGN, bukan wujud intervensi sepihak Kemenkeu.
Kendati terdapat penyesuaian pagu anggaran secara drastis, otoritas fiskal menggaransi aksi pemangkasan ini sama sekali tidak akan mengorbankan kualitas isi piring dan nutrisi para penerima manfaat. Pemotongan anggaran tersebut diklaim murni menyasar pada perbaikan efisiensi birokrasi dan tata kelola rantai logistik operasional.
Purbaya memastikan standar gizi makanan akan tetap terjaga secara ketat. Sebagai langkah penguatan kapabilitas, BGN juga direncanakan bakal merekrut lebih banyak tenaga ahli gizi guna mendongkrak kualitas pengawasan teknis di lapangan.
Sebagai penutup, Menkeu menegaskan bahwa pengetatan struktur anggaran pada proyek MBG ini menjadi bukti konkret komitmen Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara dipastikan tidak memberikan ruang toleransi terhadap segala bentuk pemborosan uang negara, terlebih pada pelaksanaan program prioritas pemerintah.
Keputusan perombakan anggaran ini mencerminkan keseriusan penuh dari Presiden dalam membenahi tata kelola demi memastikan efektivitas program tersebut.
