China Kecam Uji Nuklir AS: Beijing Peringatkan Risiko Konflik di Indo-Pasifik
China mengecam rencana AS melakukan uji coba nuklir dan menilai langkah tersebut meningkatkan risiko konflik global. Beijing menegaskan tetap menerapkan kebijakan nuklir yang terkendali, sambil mengkritik upaya Washington memperkuat sistem pertahanan dan kerja sama militer, termasuk proyek kapal selam nuklir dengan Korea Selatan.
Emitenhub - China menyampaikan kritik halus terhadap Amerika Serikat (AS) terkait rencana Washington mengubah kebijakan nuklirnya. Beijing memperingatkan bahwa mempertahankan persenjataan nuklir dalam jumlah besar hanya akan meningkatkan risiko konflik global. Peringatan ini muncul setelah AS mengumumkan rencana untuk kembali melakukan uji coba senjata nuklir guna menyeimbangi kekuatan para rival strategis.
Dalam dokumen white paper mengenai pengendalian senjata yang dirilis Kamis (27/11), Kantor Informasi Dewan Negara China menegaskan bahwa “beberapa negara terus menyesuaikan kebijakan nuklir mereka, dengan keras kepala mempertahankan persenjataan nuklir dalam jumlah masif, meningkatkan kemampuan deterensi dan kemampuan tempur nuklir, sehingga memperbesar risiko konflik nuklir global.”
Dokumen tersebut dipublikasikan setelah Presiden AS Donald Trump berjanji akan menyamai langkah para pesaingnya dalam melakukan uji coba nuklir. Pernyataan itu disampaikan menyusul pengumuman Rusia mengenai uji coba drone bawah air bertenaga nuklir dan rudal jelajah berkapabilitas nuklir. Trump juga menegaskan bahwa AS akan memulai uji coba tersebut “dalam waktu dekat.”
Hingga kini belum jelas apakah pernyataan Trump merujuk pada peledakan hulu ledak nuklir yang jika dilakukan akan membalikkan kebijakan non-uji coba AS selama puluhan tahun dan melanggar larangan global de facto atau hanya mencakup perluasan uji sistem peluncur, seperti rudal balistik antarbenua (ICBM) yang mampu membawa hulu ledak nuklir.
Korea Utara tetap menjadi satu-satunya negara yang diketahui menguji desain bom nuklir pada abad ini, dengan uji coba terakhir pada tahun 2017. Rekam jejak tersebut membuat Pyongyang menjadi salah satu titik fokus utama dalam debat mengenai proliferasi nuklir global.
Pada 2019, Amerika Serikat keluar dari perjanjian perlucutan senjata era Perang Dingin dengan Rusia, dengan alasan Moskow telah melanggar ketentuan melalui pengembangan rudal terlarang. Trump juga menilai perjanjian tersebut tidak lagi relevan karena tidak mencakup China, yang dianggap Washington sebagai kekuatan nuklir yang tengah berkembang pesat.
Meski China memiliki jumlah hulu ledak nuklir yang lebih kecil dibanding Amerika Serikat dan Rusia, persenjataan Beijing dinilai tengah berkembang pesat dan mengalami modernisasi signifikan, menurut penilaian pemerintah AS. China terakhir kali melakukan uji peledakan nuklir pada 1996, namun terus menguji berbagai sistem persenjataan berkapabilitas nuklir, termasuk rudal balistik antarbenua (ICBM) tahun lalu serta hulu ledak hipersonik yang dirancang untuk melaju dengan kecepatan ekstrem dan bermanuver guna menghindari sistem intersepsi.
Dalam white paper tersebut, Beijing kembali menegaskan bahwa mereka menerapkan pendekatan yang “sangat terkendali” dalam pengembangan senjata nuklir dan menolak terlibat dalam perlombaan senjata. Badan tertinggi Partai Komunis China, dalam pernyataan pada Oktober lalu, juga menyebutkan rencana untuk “memperluas kemampuan deterrensi strategis” istilah yang mencakup kekuatan nuklir selama lima tahun ke depan.
Dokumen itu turut mengkritik “beberapa negara” yang terus mendorong penguatan sistem pertahanan rudal, termasuk Golden Dome yang diusulkan Trump. Sistem tersebut disebut dirancang untuk melindungi wilayah AS tidak hanya dari serangan terbatas negara-negara kecil, tetapi juga dari serangan nuklir berskala besar dari Rusia maupun China. Para pengkritik menilai konsep Golden Dome sangat sulit diwujudkan secara teknis dan masih berada jauh dari implementasi operasional.
Washington dan Seoul dilaporkan tengah melakukan negosiasi tertutup untuk mengembangkan kapal selam bertenaga nuklir secara bersama bagi kedua angkatan laut, menurut laporan Bloomberg News. Kepala Operasi Angkatan Laut AS, Laksamana Daryl Caudle, menyatakan bahwa keberadaan kapal selam tersebut akan memperkuat kemampuan AS dan Korea Selatan dalam menghadapi pesatnya ekspansi armada maritim China.
