Defisit APBN Turun ke Rp164 Triliun, Pajak Rebound dan Belanja Negara Tetap Ngebut
Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN hingga April 2026 sebesar Rp164,4 triliun atau 0,64 persen terhadap PDB. Meski defisit masih lebih lebar dibandingkan tahun lalu, pendapatan negara tumbuh 13,3 persen dan penerimaan pajak rebound kuat.
Defisit APBN April 2026 turun ke Rp164 triliun dengan penerimaan pajak rebound dan belanja negara meningkat
Emitenhub.com - Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir April 2026 tercatat Rp164,4 triliun. Nilai tersebut setara 0,64 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut posisi defisit itu membaik dibandingkan Maret 2026. Pada bulan sebelumnya, defisit APBN sempat mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap PDB.
Namun, defisit April 2026 masih lebih lebar dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pada April 2025, defisit APBN tercatat Rp4,3 triliun atau 0,02 persen terhadap PDB.
Purbaya menyampaikan realisasi defisit hingga April 2026 berada di level Rp164,4 triliun dalam konferensi pers Kinerja APBN KiTa di Jakarta pada Selasa, 19 Mei 2026.
Pendapatan negara secara akumulatif mencapai Rp918,4 triliun hingga April 2026. Realisasi tersebut tumbuh 13,3 persen secara tahunan.
Belanja negara tercatat Rp1.082,8 triliun pada periode yang sama. Angka ini meningkat 34,3 persen secara tahunan.
Purbaya menilai lonjakan belanja menunjukkan kebijakan fiskal masih bergerak ekspansif. Namun, risiko defisit disebut tetap berada dalam level yang aman.
Keseimbangan primer tercatat surplus Rp28 triliun. Purbaya menyebut kondisi fiskal akan terus membaik seiring pertumbuhan pendapatan negara.
Akselerasi pendapatan negara pada kuartal II-2026 terutama ditopang penerimaan perpajakan. Realisasinya mencapai Rp746,9 triliun atau naik 13,7 persen secara tahunan.
Setoran pajak murni menjadi penopang utama penerimaan perpajakan dengan realisasi Rp646,3 triliun. Angka tersebut tumbuh 16,1 persen secara tahunan.
Kinerja pajak ini menunjukkan perbaikan tajam dibandingkan April tahun lalu. Saat itu, penerimaan pajak masih terkontraksi 10,8 persen.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) turut memberi kontribusi positif terhadap pendapatan negara. Realisasinya mencapai Rp171,3 triliun atau tumbuh 11,6 persen.
Purbaya menyebut prospek penerimaan tahun ini lebih baik dibandingkan tahun lalu. Menurutnya, kondisi tersebut terlihat dari pertumbuhan pajak yang mulai berbalik positif.
Purbaya meluruskan persepsi pasar terkait surplus keseimbangan primer yang mencapai Rp28 triliun. Menurutnya, surplus tersebut berasal dari kenaikan pendapatan negara, bukan karena efisiensi atau penahanan belanja secara ketat.
Belanja pemerintah pusat justru meningkat dengan realisasi Rp826 triliun hingga April 2026. Angka tersebut melonjak 51,1 persen secara tahunan. Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) telah tersalurkan sebesar Rp256,8 triliun kepada pemerintah daerah.
Purbaya menegaskan surplus primer tidak berarti belanja pemerintah direm. Belanja negara tetap dipercepat dengan pertumbuhan 34,3 persen secara tahunan hingga April 2026.
Ia menambahkan belanja APBN hanya menjadi salah satu sisi penggerak ekonomi. Kontribusi langsung belanja negara terhadap total perekonomian nasional berada di bawah 10 persen, sementara lebih dari 90 persen roda ekonomi tetap ditopang aktivitas usaha dan investasi sektor swasta.
